Berita

rachmawati/net

Rachmawati: Indonesia Jadi Negara Kriminal Bila Tax Amnesty Dijalankan

JUMAT, 12 FEBRUARI 2016 | 00:25 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Keinginan penguasa untuk memberikan tax amnesty atau pengampunan pajak denga alasan bisa memberi pemasukan dana ke Indonesia mendapat perhatian dari politisi senior Rachmawati Soekarnoputri.

Menurut Rachmawati, bila diterapkan maka kebijakan ini bisa mencampuradukan pendapatan negara. Ibaratnya, "uang jin" dan "uang setan" yang berasal dari hasil korupsi, narkoba atau kejahatan lain pun akhirnya bisa diberi pembebasan pajak.

"Dan apabila uang sudah masuk lalu lintas keuangan, sudah tidak bisa dibedakn lagi mana yang halal dan mana yang haram, seperti money laundry," kata Rachmawati dalam keterangan, Kamis malam (11/2).


Rachmawati pun mengingatkan, jika DPR menyetujui UU tax amnenty ini maka negara sudah memproklamirkan diri sebagai state crime atau negara kriminal. Padahal publik pun masih ingat, dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adanya Surat Keterangan Lunas (SKL) yang diberikan kepada para koruptor obligor hitam pada era pemerintahan Megawati.

"Sehingga negara mengalami kerugian Rp 700 triliun karena uang rakyat dipakai membayar pajak koruptor 60 triliun tiap tahun. Msh mau diulang lagi? Naudzubilah min dzalik," demikian Rachma. [ysa]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya