Berita

Olahraga

La Nyalla Heran Syarat Menpora Gelar KLB PSSI

KAMIS, 11 FEBRUARI 2016 | 09:46 WIB | LAPORAN:

Presiden Persatuan Sepakbola Indonesia (PSSI), La Nyalla Mahmud Mattalitti menyoal syarat yang diberikan Menpora Imam Nahrawi usai bertemu Ketua Komite Ad-hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar pada Rabu lalu di Kantor Kemenpora, Jakarta.

Menpora menyatakan bahwa pemerintah bersedia bergabung dengan Komite Ad-hoc dengan beberapa syarat, yang pertama diminta sebagai syarat adalah Komite Ad-hoc harus segera menggelar KLB PSSI.

"KLB untuk apa? Memilih ketua umum dan pengurus baru? Memangnya yang sekarang kenapa? Salah? Salahnya apa? Kan tidak pernah terjawab?" tanya La Nyalla mengutip siaran pers PSSI yang diterima redaksi.


Menurut La Nyalla, Komite Ad-hoc juga tidak memiliki kewenangan untuk menggelar KLB. Karena sesuai statuta, KLB hanya bisa dilakukan apabila diminta oleh anggota dan disetujui oleh komite eksekutif dan disupervisi oleh FIFA-AFC.

Sedangkan FIFA sudah menegaskan bahwa kongres pemilihan di Surabaya kemarin adalah kongres yang sah, dan kepengurusan masa bakti 2015-2019 juga sah.  

"Saya tegaskan lagi, saya memimpin PSSI karena dipilih oleh 92 pemilih dari 106 voter kongres. Sehingga saya tidak akan mundur selama pemilih saya tidak meminta saya mundur. Jadi jangan karena pemerintah lalu intervensi untuk semaunya," kritiknya.

"Sudah jelas akibat intervensi itulah sepakbola Indonesia disanksi FIFA. Dan FIFA sudah memberi jalan untuk duduk bersama membahas bagaimana membuat sepakbola lebih baik bersama pemerintah. Sederhana kan? Saya yakin kalau ada goodwill pasti selesai dari dulu," urainya.  

Tentang syarat yang lain yang disebut Menpora bahwa pengurus PSSI tidak boleh dari partai politik, La Nyalla menyatakan dirinya tidak menjadi pengurus partai apapun.

"Tetapi apakah orang yang kebetulan aktif di partai tidak boleh membina olahraga? Apakah di cabang olahraga lain tidak ada pengurus yang juga aktif di partai? Apakah di badan-badan yang dibentuk kemenpora seperti BOPI dan BSANK tidak ada orang yang aktif di partai? Coba dibaca lagi apa ada aturan seperti itu. Kalau saya jelas bukan pengurus partai," papar  La Nyalla yang juga pengusaha ini.

Sementara terhadap syarat yang lain, yang intinya bermuara pada perbaikan tata kelola sepakbola dan upaya meminimalisir perilaku buruk di sepakbola, seperti match fixing dan lainnya, La Nyalla mengaku setuju.

"Saya seribu persen mendukung perbaikan sepakbola. Bahkan saya selalu katakan, saya di garda depan untuk memberantas match fixing dan perilaku buruk di sepakbola. Saya selalu minta badan yudisial PSSI tidak segan menghukum berat pelaku yang terbukti salah," pungkasnya.[wid]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya