AG Puspayoga-Zainul Majdi/rmol
. Menteri Koperasi dan UKM‎ AAGN Puspayoga mengapresiasi hasil kongkrit Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam program kewirausahaan dengan menurunkan angka gini ratio menjadi 0,29 persen dari sebelumnya 0,36 persen pada 2014.
"Memang sejatinya harus begitu, karena tujuan dari program kewirausahaan itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin (gini rasio)," kata Puspayoga dalam sambutannya pada acara pelatihan "Percepatan Penyaluran KUR 2016 dan Pengembangan Kewirausahaan di Kota Mataram, NTB, Jumat (5/2).
Acara pelatihan yang diikuti 400 wartawan dan keluarga wartawan nasional dan lokal ini adalah rangkaian dari peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016.
Karena, lanjut Menkop, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan tercipta banyak lapangan kerja. Bila lapangan kerja tersedia, artinya bisa menurunkan jumlah pengangguran‎ dan mengentaskan kemiskinan.
"Salah satu program kita mendorong usaha mikro dan kecil adalah dengan menerapkan pengurusan izin usaha mikro dan kecil (IUMK) cukup sampai di level camat. Terkait IUMK, baru provinsi NTB dan Kalimantan Tengah yang sudah seluruhnya menerapkan aturan IUMK tersebut. Itu membuktikan bahwa ada koordinasi yang baik antara Gubernur NTB dengan para Bupati dan Walikota di wilayah Provinsi NTB," ungkap Puspayoga.
Dia meyakini bahwa dengan menyentuh koperasi dan UMKM secara tepat, bisa menurunkan tingkat gini ratio yang secara nasional sudah mencapai 0,41 persen. "Tanpa menyentuh koperasi dan UMKM maka dipastikan tidak akan ada yang namanya pemerataan ekonomi. Bahkan, jumlah wirausaha kita yang baru mencapai 1,6 persen bisa didorong menjadi 2 persen," imbuh Puspayoga seraya menyebutkan bahwa NTB bisa dijadikan sebagai contoh nasional dalam pengembangan kewirausahaan.
Puspayoga juga yakin bahwa koperasi dan UMKM di Indonesia sudah teruji tangguh. "Untuk makin memperkuat ketangguhannya, kita harus memberikan regulasi yang baik dan mendukung, izin dipermudah, dan bunga kredit ringan. Bunga KUR sekarang sudah menjadi 9 persen, dari sebelumnya 22 persen," kata Menkop.
Pihaknya juga kini terus mengkaji regulasi yang menghambat berkembangnya koperasi. "Itu merupakan bagian dari program Reformasi Koperasi yang kita gulirkan. Yaitu, rehabilitasi koperasi, reorientasi koperasi, dan pengembangan koperasi," tegas Puspayoga.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur NTB Zainul Madji berharap bahwa ke depan NTB tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dan lumbung pangan nasional. Melainkan juga dikenal sebagai wilayah yang mampu melahirkan enterpreneur-enterpreneur tangguh.‎ "Ekonomi NTB tumbuh 6,2 persen jauh di atas rata-rata nasional. Nah, dalam PDRB NTB, wirausaha menyumbang cukup besar. Saya akui bahwa warga NTB begitu bergairah untuk menjadi wirausaha," kata Gubernur NTB.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kemenkop dan UKM Prakoso BS menyatakan bahwa program kewirausahaan di NTB kali ini diprioritaskan untuk membuat 'naik kelas'. Dari wirausaha pemula menjadi kelas mikro, dari mikro menjadi usaha kecil. "Kita akan mendorong percepatan kewirausahaan di NTB dengan memberi pelatihan melalui dana dekon sebesar Rp 5 miliar plus dana APBD. Termasuk dana untuk program magang sebesar Rp 700 juta," kata Prakoso.
Program pelatihan tersebut, lanjut Prakoso, tergantung dari kebutuhan para pelaku di daerah setempat. Misalnya, pelaku usaha yang mau ekspor, akan diberikan pendidikan dan pelatihan terkait mekanisme dan aturan ekspor. "Di NTB, rata-rata pelatihan yang dibutuhkan para wirausaha adalah ketrampilan usaha. Misalnya pelatihan untuk usaha kerajinan, makanan, dan transportasi," ungkap Prakoso.
Sedangkan terkait‎ permodalan bagi wirausaha pemula melalui KUR, tidak lagi menggunakan dana Bansos, Prakoso meyakini hal itu bisa membuat wirausaha pemula bisa lebih maju lagi. "Karena kalau dana Bansos kan terbatas, sementara KUR bisa mencapai miliaran rupiah. Selain itu, wirausaha pemula yang mendapatkan KUR juga atas seleksi yang amat ketat. Sehingga, tujuan kita membuat mereka 'naik kelas' diharapkan bisa cepat terwujud," pungkas Prakoso.
[rus]
