Berita

Humphrey Djemat/net

Rembug Nasional PPP Ilegal!

RABU, 03 FEBRUARI 2016 | 09:46 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

. DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Munas Jakarta membantah akan ada acara Rembug Nasional yang melibatkan DPP PPP Bandung, DPP PPP Surabaya dan DPP PPP Jakarta.

Wakil Ketua Umum PPP hasil munas Jakarta, Humphrey Djemat, mengatakan kalau acara tidak lebih dari isu saja yang coba di mainkan lewat permainan kata-kata untuk Islah seutuhnya.

"Rembug Nasional PPP yang di gulirkan di Pondok Gede pada tanggal 5-7 Feb 2016, kami beritahukan kepada kader PPP seluruh Indonesia itu tidak benar dan abaikan saja," katanya Humphrey kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Rabu, 3/2).


Menurut Humphrey, Rembug Nasional PPP Tidak diatur dalam AD/ART dan bersifat inkonstitusional. Tegas dia, acara tersebut merupakan acara ilegal yang mempunyai konsekuensi hukum baik pidana maupun perdata.

"Untuk itu, kami mohon kepada seluruh Kader untuk tidak menghadiri acara tersebut."

Untuk seluruh DPW dan DPC serta PAC kata Humphrey, untuk tetap fokus konsolidasi persiapan Pilkada dan verifikasi Partai tahun 2017.

"Semoga Allah SWT Meridhai Perjuangan kita, kebenaran pasti akan menjadi pemenang," katanya. [ysa]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya