. Kerja-kerja Faisal Basri sebagai wakil ketua Tim Counterpart Blok Masela yang bertugas mengawasi kerja konsultan independen dipertanyakan.
Faisal Basri dinilai telah berpihak kepada Poten and Partners yang sejak awal menginginkan Blok Masela dikelola dengan fasilitas pengelolaan gas terapung atau Floating Liquifed Natural Gas (FLNG).
"Faisal Basri sudah tidak independen dan ikut terlibat memberikan tekanan kepada pemerintah," kata peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Agus Prayitno belum lama ini.
Dikatakan, pernyataan Faisal Basri bahwa keuntungan investor akan tergerus jika dipilih skema kilang darat (onshore) jelas-jelas bertentangan dengan sikap pemerintah bahwa pengembangan Blok Masela harus sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi dalam pengantar pidatonya di rapat kebinet pada 29 Desember 2015 yang menyatakan bahwa makna dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat adalah agar pengelolaan Blok Masela harus memberikan manfaat ekonomi langsung, dan menciptakan nilai tambah yang memberikan efek berantai kepada perekonomian nasional, terutama pemerataan ekonomi di Indonesia Timur.
"
Multiplier effect dan penciptaan nilai tambah serta lapangan kerja baru dalam pengelolaan Blok Masela akan terjadi ketika kilang dibangun di darat. Ini juga yang disimpulkan oleh Poten and Partners," tegas dia.
Justru sangat aneh, sambung dia, Faisal Basri tidak mengungkapkan konsultan independen yang menyatakan industri hilir (industri petrokimia salah satunya) tidak mungkin dibangun jika menggunakan skema FLNG.
Sikap tidak objektif Faisal Basri bukan terjadi kali ini saja. Saat menjabat Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, dia menunjukkan sikap yang pilih-pilih dalam mengungkap mafia migas. Faisal hanya membuka audit Petral era 2012-2014 tetapi tidak untuk era 2001-2012 yang menyasar Ari Soemarno dan Sudirman Said.
"Kenapa kini Faisal Basri kembali menunjukkan pembelaannya secara tak objektif. Tak objektif tersebut adalah cara Faisal Basri yang melemparkan isu adanya kepentingan pembangunan pipa dari perusahaan tertentu tanpa sebut nama perusahaannya," imbuh Agus.
Menurut Agus, pernyataan Faisal Basri yang lainnya juga janggal. Dia meminta Menko Rizal Ramli yang memunculkan opsi pengembangan kilang di Blok Masmela lewat jalur darat dengan skema pipanisasi akan menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian di lingkungan sekitar.
"Pernyataan Faisal ini jelas memposisikan dirinya sebagai pihak yang tidak independen dengan pembelaannya terhadap Inpex Jepang, Shell Belanda, Poten and Partner Australia," demikian Agus.
[dem]
