Kebijakan mengimpor listrik dari Malaysia menandakan ketidakmampuan pemerintahan Jokowi-JK dalam mewujudkan ketahanan energi.
"Impor listrik dari Malaysia semakin menunjukan Indonesia saat ini sebagai negara darurat energi karena tidak mampu memberikan pasokan listrik ke daerah," kata Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman dalam keterangannya, Jumat (22/1).
Dia mengatakan sangat memalukan Indonesia sebagai negara yang besar harus melakukan impor listrik dari Malaysia. Bahkan pemerintah juga mengimpor beras, ikan garam dan yang lainnya.
Impor kerap dijadikan solusi tepat oleh pemerintah untuk menutupi kebutuhan nasional dengan dalih untuk menutupi minimnya stok di dalam negeri. Namun, kata Jajat, jika hal itu terus dilakukan akan membuat Indonesia tidak bisa menjadi negara mandiri.
Menurut Jajat, di era Jokowi ini pemerintah bukan hanya hobi menambah utang luar negeri tetapi juga melakukan impor. Bahkan impor dianggap oleh pemerintah sebagai solusi cepat.
"Hanya di era Jokowi-JK Indonesia sampai harus impor listrik dari Malaysia. Kalau begini terus kedepan Indonesia bisa-bisa harus melakukan impor di semua sektor. Negara besar tapi hanya mampu impor," tutup Jajat.
Diketahui, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah menandatangani kerja sama dengan Serawak Energy Berhad (SEB). Salah satu isinya, Indonesia akan mendatangkan energi listrik dari negeri jiran Malaysia sebesar 50 Mega Watt (MW). Menurut informasi, harganya mencapai USD 9 sen per kwh. Kontrak kedua negara direncanakan hingga 25 tahun ke depan.
[dem]
