Kunjungan Dubes AS Robert Blake dan Dubes Inggris Moazzam Malik ke Papua dalam waktu yang hampir bersamaan tidak boleh dianggap sebelah mata. Patut dicurigai ada agenda terselubung yang dibawa oleh kedua dubes untuk memuluskan tujuan tertentu.
‎"Kecurigaan seperti itu bukan tanpa alasan. Papua saat ini sedang menjadi sorotan internasional terkait masa depan Freeport di Indonesia," kata Sekjen Himpunan Masyarakat Untuk Keadilan (Humanika), Sya'roni, kepada redaksi (Rabu, 20/1).‎
‎Dikatakan Sya'roni, posisi Freeport saat ini sedang mengalami rongrongan yang sangat dahsyat. Tuntutan nasionalisasi terus menggema seiring terkuaknya kasus "papa minta saham".
‎Kasus yang diinisiasi oleh Ma'roef Syamsuddin itu telah memakan banyak korban. Diawali dari terjungkalnya Setya Novanto dari kursi Ketua DPR dan kemudian secara berturut-turut diikuti dengan pengunduran diri Jim Bob dan Ma'roef Syamsuddin dari posisi strategis di Freeport.
‎"Posisi Freeport bagi AS sangat strategis. Patut diduga kunjungan Dubes AS dan Dubes Inggris masih ada kaitan untuk mengamankan posisi Freeport di Indonesia. AS dan Inggris adalah dua negara yang sangat kuat persekutuannya. Keduanya kerap bahu-membahu mengamankan kepentingan satu dengan yang lainnya," kata Sya'roni.
‎Oleh karenanya menurut dia, pemerintah Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan. Tidak boleh lengah sedikit pun. Tidak boleh lagi memanjakan Freeport dengan kebijakan-kebijakan yang terkesan "mengalah". Kalau tidak Freeport semakin berani memandang sebelah mata negara Indonesia dengan menawarkan harga yang tidak wajar untuk divestasi sahamnya.
‎"Dari gelagatnya, Freeport sudah mulai mempersiapkan "perang terbuka" dengan Indonesia. Jim Bob dan Ma'roef Syamsuddin dianggap bukan lagi prajurit tangguh, sehingga harus diganti dengan petarung yang lebih kuat," imbuh Sya'roni.‎
‎Lebih lanjut dikatakan Sya'roni, kalau Freeport berani menekan kedua petingginya untuk mengundurkan diri, Presiden Jokowi juga seharusnya berani menekan Menteri ESDM Sudirman Said untuk angkat koper dari Kabinet Kerja.
‎"Agar tidak dijungkalkan oleh Freeport, maka Presiden Jokowi harus secepatnya mengganti Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman Said adalah sosok yang lemah ketika menghadapi tekanan-tekanan Freeport. Padahal, saat ini sosok yang dibutuhkan adalah figur yang tidak gentar menghadapi gertakan Freeport, AS beserta sekutunya," demikian Sya'roni.
[dem]
