Ada gelagat Wakil Presiden Jusuf Kalla mengambil alih kendali Partai Golkar. JK mengamini penunjukan dirinya sebagai ketua tim transisi sekalipun kubu Ical menganggap konflik dualisme kepengurusan sudah selesai dengan putusan pengadilan.
"Sudah pasti Golkar tidak akan lagi menjadi partai oposisi kalau dikendalian JK,"  kata Direktur Eksekutif  Masyarakat Pemantau Kebijakan Legislatif dan Eksekutif (Majelis), Sugiyanto, kepada redaksi, Rabu (20/1).‎
Sebagai Wapres, kata dia, JK sangat membutuhkan dukungan riil dari partai politik. Kesan JK menjadi the real president di era pemerintahan SBY terasa sangat kuat karena ketika itu dia menjabat ketua umum Golkar. Berbeda dengan kondisi saat ini, JK tak punya posisi tawar yang kuat.‎
"Secara otomatis juga bergain politik JK ke Jokowi tinggi. Dengan begitu sangat mungkin JK kembali menjadi the real president," kata Sgy, demikian Sugiyanto disapa.
‎Dia menilai wajar kekhawatiran sebagian kalangan, kepentingan politik dan bisnis akan mulus diperoleh JK setelah Golkar dibawah kendalinya. Yang pasti, kata dia, dukungan partai politik sangat penting untuk memuluskan sebuah kebijakan.
‎"Apakah JK menggunakan power-nya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, nanti rakyat yang menilai," kata Sgy.
Di lain pihak dia mengingatkan tugas oposisi akan semakin berat diemban Partai Gerindra. Minus PPP yang masih didera konflik internal, maka tinggal partai besutan Prabowo yang mengambil peran-peran oposisi karena belakangan PKS mengesankan bakal mengikuti langkah PAN.
‎‎"Konsistensi Gerindra diuji, dulu juga PDIP menjalankan peran oposisi sendirian. Kalau konsisten, publik tentu akan punya penilaian lain terhadap Gerindra di pemilu mendatang," tukasnya.[dem]‎
