DPR, Pilih Dewas BPJS Yang Berkualitas!

Seleksi calon Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dari unsur serikat pekerja, pengusaha dan tokoh masyarakat akan dimulai Senin lusa, 18 Januari 2016. Proses ini sangat penting untuk mendapatkan Dewas yang kredibel, berkualitas dan berani.

"Fit and proper test calon Dewas BPJS harus mampu memilih Dewas BPJS Naker dan BPJS Kesehatan yang berkualitas. Komisi IX DPR diharapkan dapat menseleksi dan memilih calon Dewas dengan obyektif berdasarkan pengetahuan, latar belakang (track record) dan kemauan untuk berkomunikasi dengan stakeholder‎," ujar Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar,‎ kepada redaksi (Sabtu, 16/1).

Dia menilai selama dua tahun ini peran Dewas tidak signifikan. Dewas menjadi subordinasi direksi sehingga fungsi dan kewenangannya tidak berjalan dengan baik. Dewas masih diposisikan seperti komisaris di PT. Jamsostek dan PT. Askes, yang hanya papan nama saja. Dewas tidak menjalankan tugas sesuai perintah UU 24/2011 tentang BPJS.

"Padahal bila mengacu pada UU 24/2011 khususnya Pasal 22, fungsi dan kewenangan Dewas sangat strategis dan penting untuk mendukung peningkatan kinerja BPJS Naker dan Kesehatan. Namun karena kualitasnya tidak baik, Dewas tidak menjalankan tugas dengan baik," katanya.

Dewas, menurutnya, gagal membangun komunikasi dengan stakehoder seperti dengan serikat pekerja, media dan LSM. Gaji yang sangat besar yaitu minimal 55% dari gaji direktur utama seharusnya membuat Dewas lebih berkualitas dan independen serta mau berkomunikasi dengan rakyat. Dengan membangun komunikasi, para Dewas sangat tertolong untuk menjalankan tugas pengawasannya karena mendapatkan masukan-masukan riil dari lapangan.

"Kami sering mendapatkan laporan kasus dari lapangan baik masalah BPJS Kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. Tapi Dewas kerap tidak merespon laporan-laporan kami," katanya.

Berdasarkan pengamatannya, diantara calon Dewas BPJS Kesehatan yang patut dipertimbangkan untuk dipilih oleh Komisi IX adalah Michael J. Latuwael. Berpengalaman dalam mengadvokasi kasus-kasus pasien di RS, Michael yang juga aktif di Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) ketika menggolkan UU 24/2011 dinilainya mampu membangun komunikasi dengan masyarakat.

"Kami menolak calon calon Dewas yang selama ini tidak berkontribusi riil terhadap kemajuan BPJS, apalagi calon-calon yang dulu menolak kehadiran BPJS. Jangan jadikan Dewas sebagai ajang cari pekerjaan yang berorientasi ekonomi," tukasnya.[dem]