Berita

ilustrasi/net

Polisi Panik Mau Legalkan Balap Liar

RABU, 13 JANUARI 2016 | 09:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Wacana melegalkan balapan liar menjadi bukti nyata Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI panik karena tidak mampu melakukan penegakan hukum

"Karena tak mampu menegakkan hukum, polisi panik dan akhirnya berupaya melegalkan sesuatu yang melanggar hukum," kata Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, Rabu (13/1).

Kepanikan polisi terlihat dari argumen Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Risyapudin, yang akan mengatur dan melegalkan balap liar. Anehnya lagi, polisi berkelit upaya itu untuk mencari bibit pembalap sehingga bisa memajukan olahraga otomotif.


Seharusnya, kata Edison, Dirlantas Polda Metro bertanggung jawab untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas di wilayah Jakarta, bukan bertindak aneg-aneh.

Menurut Edison, pembalap-pembalap liar adalah bentuk kenakalan remaja yang potensi mengancam keselamatan jiwanya, bukan merupakan hobby semata. Apalagi, banyak masalah sosial lainnya yang timbul dalam lingkungan arena balap liar. Bukan hanya kemampuan mengemudi kendaraan saja, tetapi juga menjadi ajang taruhan bahkan gengsi antar kelompok.

"Lebih baik pemprov DKI dan Polisi fokus mengatasi soal kenakalan para pembalap liar itu," ujarnya.

Edison mengingatkan, Pemprov DKI dan Polisi jangan menjadikan balap liar menjadi ajang pencitraan untuk mendapatkan popularitas. Sebab, apapun alasannya, balap liar mengancam keselamatan jiwa pengendara maupun orang lain dan bentuk pelanggaran hukum.

"ITW menyarankan Pemprov DKI dan polisi sebaiknya meminta para produsen otomotif untuk mendirikan sekolah pengemudi yang didalamnnya juga ada sekolah khusus untuk balapan," tukasnya.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Tourism Malaysia Gencarkan Promosi Wisata di Tiga Kota Indonesia

Selasa, 28 April 2026 | 10:20

DPR Desak Evaluasi Nasional Perlintasan Sebidang Usai Tabrakan Kereta di Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 10:13

Bus Shalawat Gratis 24 Jam Disiapkan untuk Jemaah Haji di Makkah

Selasa, 28 April 2026 | 10:09

Update Korban Jiwa Tabrakan KA di Bekasi Bertambah Jadi 14 Orang

Selasa, 28 April 2026 | 10:00

Prabowo Minta Segera Investigasi Kasus Tabrakan Kereta Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 09:56

Lokomotif Argo Bromo Berhasil Dipindahkan, Tim SAR Fokus Evakuasi Korban

Selasa, 28 April 2026 | 09:53

Purbaya Pede IHSG Bisa Terbang 28.000, Pasar Langsung Terkoreksi

Selasa, 28 April 2026 | 09:51

Dinamika Global Tekan Indeks DXY ke Level 98,45 Jelang Keputusan Federal Reserve

Selasa, 28 April 2026 | 09:48

Kopdes Jadi Instrumen Capai Nol Kemiskinan Ekstrem

Selasa, 28 April 2026 | 09:39

Imbas Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Belasan Perjalanan KA Jarak Jauh dari Jakarta Resmi Dibatalkan

Selasa, 28 April 2026 | 09:27

Selengkapnya