Berita

Sya'roni/net

Sudirman Said Sebaiknya Klarifikasi Soal Fasilitas dari Perusahaan Gas Saat Kunjungan ke Maluku

SENIN, 11 JANUARI 2016 | 17:44 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Tersiar kabar tidak sedap perihal kunjungan Menteri ESDM Sudirman Said ke Maluku akhir pekan lalu. Dikabarkan perjalanan ke Maluku tersebut difasilitasi perusahaan gas asing yang sangat berkepentingan dengan pengelolaan Blok Masela.

Jika kabar ini benar, maka ini untuk kedua kalinya Sudirman Said dikabarkan melakukan perjalanan dinas dengan uang haram. Sebelumnya, Sudirman Said juga pernah dikabarkan melakukan kunjungan dengan menggunakan private jet, namun biaya carter pesawat ditagihkan kepada Petral (anak usaha Pertamina) sebesar 37.500 dolar AS atau setara Rp 471,9 juta.

‎"Ada baiknya Sudirman Said segera mengklarifikasi kebenaran kabar tersebut. Karena bagaimana pun seorang pejabat sudah mendapatkan jatah anggaran perjalanan dinas dari negara, sehingga tidak diperbolehkan lagi menerima dana dari korporasi," desak Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat Untuk Keadilan (Humanika), Sya'roni, kepada redaksi (Senin, 11/1).

‎Negara, sebut dia, menjamin ongkos perjalanan dinas pejabat dengan harapan pejabat yang bersangkutan tidak tersandera oleh kepentingan pihak tertentu. Bagaimana pun pihak yang telah menggelontorkan sejumlah uang pastilah memiliki target terselubung. 

‎"Seorang pejabat haruslah menjaga integritas untuk tidak menerima fasilitas apa pun dari pihak luar. Kalau seorang pejabat sudah menerima fasilitas dari pihak luar, maka di saat itulah integritasnya telah sirna. Dan jika seseorang sudah tidak memiliki integritas, maka pada saat itu pula sudah tidak pantas menyandang jabatan publik," katanya.‎

‎Selain itu, kata Sya'roni, gaya hidup menggunakan private jet juga tidak sesuai dengan komitmen pemerintahan Jokowi yang menggaungkan Nawacita dan Trisakti. Jika komitmen Presiden sudah berani dilanggar oleh seorang menteri, maka komitmen presiden patut dipertanyakan keampuhannya.

‎"Jangan sampai kewibawaan Jokowi menjadi luntur hanya gara-gara perilaku menterinya yang tidak menjalankan komitmen presiden," tukasnya.[dem]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Tourism Malaysia Gencarkan Promosi Wisata di Tiga Kota Indonesia

Selasa, 28 April 2026 | 10:20

DPR Desak Evaluasi Nasional Perlintasan Sebidang Usai Tabrakan Kereta di Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 10:13

Bus Shalawat Gratis 24 Jam Disiapkan untuk Jemaah Haji di Makkah

Selasa, 28 April 2026 | 10:09

Update Korban Jiwa Tabrakan KA di Bekasi Bertambah Jadi 14 Orang

Selasa, 28 April 2026 | 10:00

Prabowo Minta Segera Investigasi Kasus Tabrakan Kereta Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 09:56

Lokomotif Argo Bromo Berhasil Dipindahkan, Tim SAR Fokus Evakuasi Korban

Selasa, 28 April 2026 | 09:53

Purbaya Pede IHSG Bisa Terbang 28.000, Pasar Langsung Terkoreksi

Selasa, 28 April 2026 | 09:51

Dinamika Global Tekan Indeks DXY ke Level 98,45 Jelang Keputusan Federal Reserve

Selasa, 28 April 2026 | 09:48

Kopdes Jadi Instrumen Capai Nol Kemiskinan Ekstrem

Selasa, 28 April 2026 | 09:39

Imbas Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Belasan Perjalanan KA Jarak Jauh dari Jakarta Resmi Dibatalkan

Selasa, 28 April 2026 | 09:27

Selengkapnya