Berita

KedaiKOPI: Pemerintahan Jokowi Memuaskan

SENIN, 11 JANUARI 2016 | 11:58 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Lembaga survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) merilis hasil survei "Sikap Publik terhadap Kinerja Pemerintah di Awal Tahun 2016". Hasil survei menunjukkan publik mulai puas dengan pemerintahan Jokowi-JK.

‎"Kepuasan publik‎ kepada pemerintahan Jokowi-JK, puas (52%), tidak puas (45,9%), sisanya tidak menjawab atau tidak tahu," kata Jurubicara Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam keterangannya kepada redaksi (Senin, 11/1).

‎‎Sigi dilakukan melalui telepon kepada 1200 responden dari seluruh Indonesia pada 2 hingga 6 Januari 2016. Hendri mengatakan h‎asil survei ini pertama kali terjadi tingkat kepuasan publik di atas 50% bila dibandingkan 4 kali survei yang dilakukan sebelumnya.‎‎


‎Menurut dia penurunan harga BBM yang waktunya secara kebetulan bersamaan dengan waktu pelaksanaan survei cukup berdampak pada tingginya tingkat kepuasan publik. 

‎‎Namun demikian, katanya, persepsi publik masih buruk terhadap beberapa asepek. Untuk kondisi perekonomian keluarga hari ini, misalnya, publik menganggap tidak ada perubahan dibanding tahun lalu. Hal itu tercermin dari hasil survei bahwa 20,2% menganggap ekonomi saat ini lebih baik dari tahun lalu, 59,4% sama saja dan 18,4% menganggap lebih buruk.‎Mayoritas publik menganggap pola koordinasi dan komunikasi presiden dengan para menteri tidak berjalan baik. 51,5% responden menilai koordinasi dan komunikasi presiden dengan menteri buruk, sebanyak 27,8% responden menganggap baik. 

‎‎Mayoritas publik, lanjut Hendri, juga menganggap pola hubungan eksekutif dan legislatif berlangsung buruk (59,3%‎), sementara yang menilai sebaliknya hanya 27,8%, dan sisanya tidak menjawab/tidak tahu. Terkait pertanyaan mengenai implementasi nawacita dalam kebijakan pemerintah, sebanyak 23,2% responden menganggap sudah, 67% belum dan sisanya tidak tahu dan tidak menjawab.

‎‎"Hasil survei ini tentu saja sangat dipengaruhi pada kejadian, peristiwa, momentum politik yang terjadi saat telesurvei dilakukan, namun tidak terbatas pada poin kepuasan kepada kinerja pemerintah," tukasnya.[dem]‎

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Jutaan Orang Tak Sadar Terkena Diabetes

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:17

Kejati Sumut Lepaskan Tersangka Penadahan Laptop

Rabu, 14 Januari 2026 | 06:00

Sektor Energi Indonesia Siap Menggebrak Melalui Biodisel 50 Persen dan PLTN

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:35

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

Pasal Pembuka, Pasal Pengunci

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:21

Eggi Sudjana Perburuk Citra Aktivis Islam

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:19

Pratikno dan Jokowi Harus Dihadirkan di Sidang Sengketa Ijazah KIP

Rabu, 14 Januari 2026 | 04:03

Dugaan Pengeluaran Barang Ilegal di Cileungsi Rugikan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:45

Eggi Sudjana Konsisten Meyakini Jokowi Tak Punya Ijazah Asli

Rabu, 14 Januari 2026 | 03:15

Selengkapnya