Berita

KedaiKOPI: Pemerintahan Jokowi Memuaskan

SENIN, 11 JANUARI 2016 | 11:58 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Lembaga survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) merilis hasil survei "Sikap Publik terhadap Kinerja Pemerintah di Awal Tahun 2016". Hasil survei menunjukkan publik mulai puas dengan pemerintahan Jokowi-JK.

‎"Kepuasan publik‎ kepada pemerintahan Jokowi-JK, puas (52%), tidak puas (45,9%), sisanya tidak menjawab atau tidak tahu," kata Jurubicara Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam keterangannya kepada redaksi (Senin, 11/1).

‎‎Sigi dilakukan melalui telepon kepada 1200 responden dari seluruh Indonesia pada 2 hingga 6 Januari 2016. Hendri mengatakan h‎asil survei ini pertama kali terjadi tingkat kepuasan publik di atas 50% bila dibandingkan 4 kali survei yang dilakukan sebelumnya.‎‎


‎Menurut dia penurunan harga BBM yang waktunya secara kebetulan bersamaan dengan waktu pelaksanaan survei cukup berdampak pada tingginya tingkat kepuasan publik. 

‎‎Namun demikian, katanya, persepsi publik masih buruk terhadap beberapa asepek. Untuk kondisi perekonomian keluarga hari ini, misalnya, publik menganggap tidak ada perubahan dibanding tahun lalu. Hal itu tercermin dari hasil survei bahwa 20,2% menganggap ekonomi saat ini lebih baik dari tahun lalu, 59,4% sama saja dan 18,4% menganggap lebih buruk.‎Mayoritas publik menganggap pola koordinasi dan komunikasi presiden dengan para menteri tidak berjalan baik. 51,5% responden menilai koordinasi dan komunikasi presiden dengan menteri buruk, sebanyak 27,8% responden menganggap baik. 

‎‎Mayoritas publik, lanjut Hendri, juga menganggap pola hubungan eksekutif dan legislatif berlangsung buruk (59,3%‎), sementara yang menilai sebaliknya hanya 27,8%, dan sisanya tidak menjawab/tidak tahu. Terkait pertanyaan mengenai implementasi nawacita dalam kebijakan pemerintah, sebanyak 23,2% responden menganggap sudah, 67% belum dan sisanya tidak tahu dan tidak menjawab.

‎‎"Hasil survei ini tentu saja sangat dipengaruhi pada kejadian, peristiwa, momentum politik yang terjadi saat telesurvei dilakukan, namun tidak terbatas pada poin kepuasan kepada kinerja pemerintah," tukasnya.[dem]‎

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Kumpulkan Ratusan Pengurus Kadin se-Indonesia di Istana

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:26

Larangan Dapur MBG Gunakan Barang Bersubsidi Sudah Tepat

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:25

Cegah Gagal Panen, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:03

Indonesia-Tiongkok Perkuat Kemitraan Strategis Berbasis Ekonomi Hijau

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:53

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dinilai Paling Siap, Palangka Raya jadi Percontohan Digitalisasi Perlinsos Berbasis IKD

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:33

Praperadilan Ketiga Roy Suryo, Ahli Perkuat Dalil Permohonan Ganti Rugi Rp206 Juta

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:32

Jakarta Gandeng Banten Bangun Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:27

Digitalisasi Perizinan Tutup Celah Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

IHSG Sesi I Menguat 29 Poin, Saham TINS DEWA dan BBCA Paling Memikat Investor

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

Selengkapnya