Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly layak disebut sebagai "dokter" perusak partai politik. Pasalnya, Yasonna sukses merawat konflik internal dua partai tua di Indonesia, Golkar dan PPP, melalui kepengurusan ganda.
‎"Yasonna teramat lihai mengelola permasalahan Golkar dan PPP. Akibat kelihaian Yasonna sekarang Golkar dan PPP menjadi 'kerdil' dalam perpolitikan Indonesia," kata Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW),‎ Junisab Akbar kepada redaksi (Minggu, 10/1).
‎Dia menduga tindakan Yasonna untuk menjaga kebesaran PDIP di pemilu mendatang sekaligus untuk melemahkan legislatif di bawah kendali Koalisi Merah Putih. ‎
‎Bila diamati menggunakan model analisa kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), sebut Junisab, tindakan Yasonna mendekati kata sempurna. Yasonna maksimal 'menegakkan' fungsinya sebagai pelaksana tata kelola hukum dan HAM, yang sayangnya semua itu dilakukan sarat muatan politik.
‎"Lihatlah, kadang kebijakannya seperti berseberangan dengan yang diungkapkan Jokowi walaupun tidak secara tegas ditujukkan Jokowi ke publik," katanya.‎
‎Apakah tindakan Yasonna hasil buah pikirnya sendiri, ataukah berasal dari Presiden Jokowi? Pertanyaan ini kata Junisab, bisa terjawab setela reshuffle jilid 2 nanti. Jika Yasona diganti maka dipastikan selama ini kebijakan dia bukan dari Jokowi. Demikian juga sebaliknya.<‎br>
‎‎"Sebaiknya kita tunggu apakah Yasonna dipecat, atau tetap dipertahankan di kabinet," tukasnya.
[dem]
