Berita

yuddy chrisnandi/net

Menteri KW-3 Itu Bernama Yuddy Chrisnandi

JUMAT, 08 JANUARI 2016 | 18:05 WIB | LAPORAN:

Kompetensi Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bisa dikatakan buruk. Bukannya menunjukkan kinerja terbaik, dia justru merusak irama kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Begitu dikatakan pengamat kebijakan publik dari asal Universitas Padjajaran (Unpad), Yogi Suprayogi saat diskusi di Jakarta, Jumat (8/1).

"Karena sudah mengganggu dan buat gaduh itu, Yuddy sangat layak segera direshuffle," kata dia.


‎Jika ditelusuri rekam jejaknya selama setahun lebih menjadi menteri di kabinet jajaran kerja, Yuddy lebih banyak melakukan kegaduhan. Padahal, tugasnya utamanya menyusun peraturan pemerintah dari UU ASN saja belum selesai.

"Ini malah mencari pekerjaan lain yang justru bukan pekerjaanya. Itu offside namanya,” tegas Yogi.

Sebagai pembantu presiden semestinya Yuddy menunjukkan kompetensinya dengan bekerja. Namun dia justru mempunyai agenda politik sendiri demi kepentingan pribadi.

"Ini kan bisa mengganggu kinerja pemerintahan. Terlebih Presiden tidak pernah meminta kepada dia (Yuddy) untuk memberikan penilaian terhadap menteri lain dan menyampaikannya kepada publik," terang Yogi.

Atas dasar itu, Yuddy pun sangat terlihat mencari muka untuk menutupi kelemehannya yang terbukti tak mampu membuat reformasi birokrasi dengan baik.

"Apa yg dilakukan oleh menteri Pan RB menjadi blunder dan menunjukkan bahwa adanya aroma  persaingan dan gesekan antar menteri di kabinet," kata Yogi.

Di tempat yang sama, pengamat politik dari PolcoM Institute, Afdhal Makkuraga Putra menegaskan Yuddy  tidak mampu menata sistem penerimaan CPNS dengan baik. Pada awal-awal menjadi menteri Yuddy mengaku akan membatasi jumlah PNS yang masuk karena alasan anggaran dan penerimaan PNS akan diprioritaskan untuk tenaga di bidang kesehatan dan pendidikan.

Tapi pada kenyataannya banyak tenaga kesehatan dan pendidikan yang tidak bisa diangkat menjadi PNS, padahal sudah bertahun-tahun mengabdi.

Di awal menjabat, Yuddy juga berusaha mencari sensasi dengan melarang adanya rapat di hotel-hotel. Namun itu hanya sensasi sesaat, karena terbukti sampai sekarang dia tidak pernah lagi berkoar soal itu.

"Jadi menteri kw3 yang disebut banyak pihak itu adalah bernama Yuddy," tegas Afdhal.

Anehnya kementerian Yuddy ditempatkan di urutan ke tiga sebagai kementerian berkinerja baik. Kemudian di sisi lain menjatuhkan menteri-menteri berprestasi dengan menemnpatkannya di urutan bawah.

"Ini kan jelas sekali tidak objektif. Aneh bin ajaib ini. Bagaimana mungkin bisa mensurvei dirinya lebih baik dibandingkan dari yang laih. susah diterima," demikian Afdhal. [sam]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya