Anggaran Kompleks Mewah DPR Rp 570 Miliar Tidak Wajar

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menemukan anggaran tidak wajar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Temuan ini berdasarkan kajian terkait anggaran internal DPR untuk kebutuhan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2016.

"Salah satunya, anggaran untuk proyek pembangunan komplek mewah DPR dengan total Rp 570 miliar," kata Sekjen Fitra, Yenny Sucipto, dalam keterangan tertulis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/1).

Dia menjelaskan anggaran Rp 570 miliar itu merupakan total dari anggaran sejumlah proyek. Yakni, pembangunan gedung DPR senilai Rp 480.162.750.000, manajemen konstruksi pembangunan gedung dan poliklinik Rp 10.046.400.000, pelaksanaan konstruksi pembangunan alun-alun demokrasi Rp 68.719.650.000, perencanaan konstruksi pembangunan alun-alun demokrasi Rp 9.151.950.000, dan manajemen konstukri pembangunan alun alun demokrasi sebesar Rp 1.748.600.000.

"Perlu diketahui, hingga saat ini belum ada dokumen perencanaan dan dokumen pendukung lainya. Namun kengototan dan kegigihan elit DPR berhasil menaklukkan Pemerintah untuk menyetujui proyek ajaib ini," kata Yenny sembari mengingatkan dana pembangunan komplek mewah DPR akan selalu bertambah tahun depan karena menggunakan mekanisme multiyear hingga 2019.

Anggaran tidak wajar, lanjut Yenny, juga ditemukan dalam item anggaran untuk rumah jabatan anggota DPR di Ulujami dan Kalibata. Berdasarkan rencana umum pengadaan, total anggaran pengadan rumah jabatan mencapai Rp 106.144.933.000, terdiri dari kelengkapan sarana ruang keluarga, ruang kerja, ruang tamu, ruang makan, ruang kamar utama dan ruang kamar anak.

"Tapi dalam RUP tidak dirinci peruntukannya. Kami menuntut batalkan pembangunan mega proyek mewah DPR yang ajaib dan tidak sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja ini," demikian Yenny.[dem]