Berita

ikrar nusa bhakti/net

Politik

Relawan Jokowi: Logika Berpikir Ikrar Nusa Bhakti Tidak Beres dan Koruptif!

JUMAT, 08 JANUARI 2016 | 14:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Motif peneliti LIPI Ikrar Nusa ‎Bhakti yang mempertanyakan kinerja dan meminta Presiden memecat Rizal Ramli dipertanyakan publik.

Bagi relawan Jokowi Wilayah Jawa Tengah, Mokhamad Khabib, ‎motif Ikrar berkomentar tidak fair dan tidak objektif.

‎"Kenapa Ikrar tidak menyebut Sudirman Said yang harus diganti? Jelas-jelas surat Sudirman soal perpanjangan kontrak Freeport menimbulkan polemik karena dianggap melanggar undang-undang," kata Khabib kepada wartawan (Jumat, 8/1).


‎Aktivis 98 ini menyebut ada yang tidak beres dan cenderung koruptif dalam logika berfikir Ikrar sebagai seorang peneliti.‎

Apalagi, Ikrar juga sama sekalian tidak menyinggung Menteri BUMN Rini Soemarno yang diminta Pansus Pelindo agar dipecat karena melanggar konstitusi, atau kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla yang secara etika politik sudah pantas juga didesak untuk mundur.

Pertemuan keluarga JK dengan big bos Freeport patut diduga kuat akibat faktor pengaruh kekuasaan JK, sehingga Big Bos Freeport itu mau menemui keluarga JK.‎‎‎‎‎

"Ini jelas komentar yang tidak sehat," kata Khabib.‎

Khabib mencurigai komentar Ikrar tersebut hanya bagian dari kelompok Sudirman Said yang selalu membuat opini, politisasi dan kegaduhan yang jauh dari manfaat kerakyatan meskipun harus melakukannya dengan menggadaikan integritas.

Hal ini sejalan dengan penilaian anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu yang menyebut Ikrar dan kelompoknya telah latah menggadaikan integritasnya demi membela RJ. Lino soal skandal Pelindo II.‎

"Apakah LIPI butuh peneliti seperti dia yang tidak fair dalam mengexsplorasi logikanya? Ataukah bangsa ini butuh peneliti yang koruptif logikanya? Ini sangat berbahaya," tegas Khabib.[dem]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Kumpulkan Ratusan Pengurus Kadin se-Indonesia di Istana

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:26

Larangan Dapur MBG Gunakan Barang Bersubsidi Sudah Tepat

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:25

Cegah Gagal Panen, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:03

Indonesia-Tiongkok Perkuat Kemitraan Strategis Berbasis Ekonomi Hijau

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:53

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dinilai Paling Siap, Palangka Raya jadi Percontohan Digitalisasi Perlinsos Berbasis IKD

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:33

Praperadilan Ketiga Roy Suryo, Ahli Perkuat Dalil Permohonan Ganti Rugi Rp206 Juta

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:32

Jakarta Gandeng Banten Bangun Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:27

Digitalisasi Perizinan Tutup Celah Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

IHSG Sesi I Menguat 29 Poin, Saham TINS DEWA dan BBCA Paling Memikat Investor

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

Selengkapnya