Berita

Rachmawati Soekarnoputri

Reshuffle Bukan Solusi, Yang Tepat Ganti Jokowi

RABU, 06 JANUARI 2016 | 06:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 77 Kementerian/Lembaga tahun 2015 yang dirilis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi dinilai tidak ada gunannya. Karena masalah utama bangsa Indonesia bukan ada kementerian, tapi Presiden itu sendiri.

"Yang paling tepat penilaian rapor merah adalah ditujukan pada Jokowi, bukan kementerian," tegas politikus senior Rachmawati Soekarnoputri pagi ini (Rabu, 6/1).

Kesalahan besar yang telah dilakukan Jokowi adalah menyalahgunakan hak prerogatif Presiden. Makanya tidak heran, para menteri yang dipilih tidak the right man on the right place. Sebab, dalam penyusunan Kabinet, Jokowi sejak awal menggunakan prinsip bagi-bagi kue kekuasaan atau konsesi kepada para pendukungnya pada Pilpres.


"Karena semangat bagi kekuasaan sudah sejak awal nampak jelas terang benderang," tegas mantan Wantimpres ini.

Hasilnya, pertama penguasa tidak punya visi-misi ideologi yang jelas. Kedua, nomenklatur kementrian tumpang tindih bahkan ada yang belum diundangkan hanya demi untuk nampung pesanan bos-bos partai pendukung. Ketiga, dalam kabinet kelompok-kelompok atau geng-gengan oleh Jokowi dibiarkan, komandan tidak berdaya.

"Empat, Jokowi tidak independen dengan cap pesuruh partainya. Last but not least, tidak ada anak buah yang salah tapi komandan yang salah. Jadi reshufle kabinet bukan solusi, solusinya cuma satu, ganti komandannya," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya