Berita

Rachmawati Soekarnoputri

Reshuffle Bukan Solusi, Yang Tepat Ganti Jokowi

RABU, 06 JANUARI 2016 | 06:36 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) 77 Kementerian/Lembaga tahun 2015 yang dirilis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi dinilai tidak ada gunannya. Karena masalah utama bangsa Indonesia bukan ada kementerian, tapi Presiden itu sendiri.

"Yang paling tepat penilaian rapor merah adalah ditujukan pada Jokowi, bukan kementerian," tegas politikus senior Rachmawati Soekarnoputri pagi ini (Rabu, 6/1).

Kesalahan besar yang telah dilakukan Jokowi adalah menyalahgunakan hak prerogatif Presiden. Makanya tidak heran, para menteri yang dipilih tidak the right man on the right place. Sebab, dalam penyusunan Kabinet, Jokowi sejak awal menggunakan prinsip bagi-bagi kue kekuasaan atau konsesi kepada para pendukungnya pada Pilpres.


"Karena semangat bagi kekuasaan sudah sejak awal nampak jelas terang benderang," tegas mantan Wantimpres ini.

Hasilnya, pertama penguasa tidak punya visi-misi ideologi yang jelas. Kedua, nomenklatur kementrian tumpang tindih bahkan ada yang belum diundangkan hanya demi untuk nampung pesanan bos-bos partai pendukung. Ketiga, dalam kabinet kelompok-kelompok atau geng-gengan oleh Jokowi dibiarkan, komandan tidak berdaya.

"Empat, Jokowi tidak independen dengan cap pesuruh partainya. Last but not least, tidak ada anak buah yang salah tapi komandan yang salah. Jadi reshufle kabinet bukan solusi, solusinya cuma satu, ganti komandannya," tandasnya. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya