PANGGUNG kebangsaan kita tahun 2015 nampak memprihatinkan. Ekspektasi terjadinya perubahan konstruktif tak terwujud dan ini berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemegang kekuasaan, birokrasi dan bahkan kepada banyak aktor politik dan ekonomi.
Kedaulatan negara dan rakyat/masyarakat yang seharusnya dijaga, dilindungi dan dipertahankan justru tersandera sedemikian rupa. Korupsi yang merajalela dan berbagai kejahatan serta tindakan amoral lainnya ikut mewarnai perjalanan kebangsaan kita sepanjang tahun 2015. Dengan kasat mata Pancasila dan UUD 1945 telah dirongrong oleh para pembalak. Hukum kita nampak masih belum kokoh benar untuk menyelesaikan sengkarut moral, sosial ekonomi dan juga politik.
Watak atau karakter kita sebagai bangsa sudah mulai lemah tidak memiliki kemampuan dan kekuatan cukup untuk membentengi kehidupan. Tidak sedikit masyarakat yang merasa cemas terhadap masa depan bangsa ini. Alih-alih berkompetisi, menyelesaikan persoalan dan agenda internal bangsa sendiri saja
Terasa tertatih-tatih. Daya tahan kita untuk menjaga kedaulatan diri nampak melemah. Kita memang bermasalah dengan soal karakter ini dan karena itu harus ada upaya-upaya ekstra untuk menyelesaikannya dengan baik.
Jika benar bahwa revolusi mental pemerintah antara lain dimaksudkan untuk melakukan perubahan mendasar sikap mental, karakter dan worldview kebangsaan kita, maka perlu untuk diberi catatan serius. Diantara catatan ini ialah soal leadership. Prinsip-prinsip prophetic leadership penting dijadikan rujukan bagi kepemimpinan nasional kita: sidiq,tabligh, amanah dan fatonah dan ini harus diperjuangkan. Kenyataan memang menunjukkan bahwa tidak jarang kepemimpinan di berbagai level justru merusak martabat watak. Untuk itu kekuatan civil society perlu secara lebih maksimal memainkan peran strategis untuk mengingatkan dan sekaligus mengkoreksi kepemimpinan yang dekaden.
Faktor lain yang juga penting dalam kaitannya dengan watak kebangsaan ini ialah pendidikan. Pendidikan selama ini mangalami reduksi makna menjadi sekedar pengajaran, persekolahan dengan orientasi pragmatis. Pendidik juga mengalami nasib yang sama menjadi sekedar pengajar kognitif. Bahkan rumah tangga yang memiliki peran luhurpun, menjadi sekedar tempat tinggal bersama. Tidak mengherankan jika nilai-nilai luhur mulai kurang mendapatkan perhatian serius. Bahkan tidak sedikit lembaga pendidikan yang justru menjadi tenpat eksploitasi, diskriminasi, penipuan, kebohongan, tindakan kekerasan dan kejahatan. Anak-anak didikpun tidak sedikit menjadi aktor prilaku menyimpang.
Situasi pendidikan seperti ini tentu sangat memprihatinkan. Masyarakat kembali mempertanyakan kemampuan lembaga pendidikan melahirkan pribadi pribadi yang luhur di saat mereka sudah tidak mempercayai banyak lembaga dan tokoh karena kredibilitas moral yang semakin ambrol. Sudah saatnya semua pihak, khususnya pemerintah, untuk jauh lebih serius membenahi pendidikan kita. Perlu gagasan renaissans pendidikan nasional; sebuah pendidikan yang berbasis nilai luhur dan jauh menjangkau ke depan, progresif berkemajuan sehingga mampu membangun Indonesia sebagai bangsa besar, dihormati dan kompetitif secara internasional
.[***]
Sudarnoto Abdul Hakikim
Ketua Komisi Pendidikan dan Kader MUI Pusat, Wakil Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah, dosen tetap FAH UIN Jakarta dan Ketua Dewan Pakar Fokal IMM
