Jenderal Tarto: Kebijakan Pemerintah Semakin Jauh Dari Pro-Rakyat

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai semaki tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Yang terakhir misalnya, terkait pungutan dana energi dalam setiap pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar.

"Pem (pemerintah, red) ini terlihat makin jauh saja dari pro rakyat. Subsidi dicabut.Turunkan harga BBM krn hrg crude turun masih dibebani dng biaya lain2," ungkap mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto seperti dikutip dari akun Twitter-nya (Senin, 28/12).

Pada Rabu lalu, Menteri ESDM Sudirman Said kemarin mengumumkan bahwa harga keekonomian bahan bakar minyak jenis (BBM) Premium adalah 6.950/liter.

Namun karena pemerintah memungut Rp 200 per liter untuk dana energi, harga Premium menjadi 7.150 per liter, turun dari harga awal, 7.300 per liter. Sedangkan untuk Solar, dana ketahanan energi Rp 300/liter. Sehingga harga Solar dari Rp 6.700/liter menjadi Solar Rp 5.950/liter.

Sebelumnya, pakar hukum Yusril Ihza Mahendra sudah mengingatkan pemerintah tidak bisa seenaknya menggunakan pasal 30 Undang-Undang 30/2007 tentang Energi untuk memungut dana masyarakat dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) untuk kepentingan penelitian energi baru dan terbarukan.

Aturan undang-undang menyebut bahwa untuk kegiatan penelitian pemerintah harus menggunakan dana dari APBN, APBD dan swasta yang terlebih dahulu dianggarkan.

"Penganggaran tersebut dengan sendirinya harus dengan persetujuan DPR dan DPRD. Tidak ada norma apapun dalam pasal 30 Undang-Undang Energi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pungutan langsung kepada masyarakat konsumen BBM," tegas Yusril. [zul]