Sudirman Said Harus Mundur Karena Mengingkari Jokowi

Menteri ESDM Sudirman Said harus mundur mengikuti langkah mantan Ketua DPR Setya Novanto. Kalau Novanto mundur terkait kasus 'papa minta saham', Sudirman Said harus meletakkan jabatannya karena telah mengingkari Presiden Joko Widodo.

Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat, Khalid Zabidi, mengingatkan kasus Freeportgate ini diawali pengaduan Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan terkait rekaman pembicaraan Setya Novanto, bersama pengusaha M. Riza Chalid dan Dirut PT. Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Langkah tersebut, sambung Khalid Zabidi, tanpa persetujuan Jokowi. Karena Sudirman Said sejatinya hanya untuk menutupi langkah politik main belakangnya yang mengirimkan sinyalemen perpanjangan kontrak Freeport dengan surat resmi Menteri ESDM ter tanggal 7 Oktober 2015.

"Dan (Sudirman Said) mencoba memasukkan klausul perpanjangan kontrak perpanjangan Freeport yang akan di selundupkan ke dalam paket ekonomi Jokowi," ujar Khalid Zabidi malam ini (Rabu, 23/12).

Menurutnya, sikap Sudirman Said bisa saja sebagai pengingkaran terhadap Jokowi yang sebelumnya mensyaratkan 5 prinsip tawaran baru kepada Freeport jika Freeport masih ingin beroperasi di Papua.

Yaitu antara lain royalti menjadi 6%, membereskan penanggulangan limbah tailing yang merusak lingkungan, memperbesar CSR bagi masyarakat dan lingkungan, pembangunan Smelter dan melakukan divestasi. [zul]