Berita

jk-sby

Soal Sumber Kegaduhan, JK Dinilai Masih Bergaya Saat Jadi Wakil SBY

SENIN, 21 DESEMBER 2015 | 03:35 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai sebagai sumber kegaduhan dan sebaiknya mundur dari pemerintahan. Meski memang tudingan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu tersebut langsung dibantah jubir Wapres, Husein Abdullah. (Baca: JK Episentrum Kegaduhan)

Menurut pengamat politik senior AS Hikam, terlepas dari perdebatan tersebut, dia berpendapat bahwa chemsitry antara Presiden Joko Widodo dan Wapres JK  selama setahun terakhir sebagai duet memimpin negeri ini masih belum kuat. Masih sering terjadi kontradiksi antara keduanya yang kemudian di blow-up ke media dan itulah yang kemudian menjadi salah satu sumber kegaduhan.

"Hemat saya, JK masih membawa kebiasaan untuk ikut terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan secara langsung, suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Wapres," ujar Hikam (Senin, 21/12).


Hikam menilai itulah kebiasan lama JK ketika menjadi Wapres Presiden SBY periode pertama (2004-2009) yang tak sepi dari hal yang sama.

Makanya, dia menambahkan, keberadaan Kepala Staf Presiden dan sosok Menko Polhukam, Luhut Panjaitan adalah salah satu upaya Jokowi untuk mengambil jarak dari JK dan menciptakan sebuah sistem pengendalian manajemen Pemerintahan yang tidak dualistik. (PDIP Minta JK Mundur)

"Sampai hari ini, tampaknya PJ (Pak Jokowi) masih belum sepenuhnya berhasil," tandas Hikam, yang menjabat Menristek era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini.

Sebelumnya Jubir Wapres Husein Abdullah menjawab tudingan Masinton. Soal proyek listrik 35 ribu MW misalnya, dia menjelaskan, JK selaku Wapres mendampingi Presiden Jokowi harus bisa menjalankan program yang diamanahkan PDIP tersebut. "Posisi Pak JK justru pasang badan agar program ini jalan," tegasnya.

Soal penanganan Pelindo II, dia menambahkan Wapres JK hanya mengingatkan Polri agar bekerja sesuai instruksi Presiden Jokowi bahwa kebijakan jangan sampai dipidanakan dan kasus yang ditangani jangan sampai gaduh sebaiknya diekspose ketika tahap penuntutan. "Kalau kasus Freeport, orang yang pertama meributkan agar Sudirman Said melapor ke MKD justru Masinton," tandas Husain.

Husain menegaskan sampai saat ini JK tidak berubah, tetap sesuai janjinya mengabdikan diri untuk negara. "Yang ramai di luar hanyalah kecurigaan tak berbukti dan upaya mencatut nama Pak JK dengan Presiden Jokowi," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya