Berita

jk-sby

Soal Sumber Kegaduhan, JK Dinilai Masih Bergaya Saat Jadi Wakil SBY

SENIN, 21 DESEMBER 2015 | 03:35 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai sebagai sumber kegaduhan dan sebaiknya mundur dari pemerintahan. Meski memang tudingan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu tersebut langsung dibantah jubir Wapres, Husein Abdullah. (Baca: JK Episentrum Kegaduhan)

Menurut pengamat politik senior AS Hikam, terlepas dari perdebatan tersebut, dia berpendapat bahwa chemsitry antara Presiden Joko Widodo dan Wapres JK  selama setahun terakhir sebagai duet memimpin negeri ini masih belum kuat. Masih sering terjadi kontradiksi antara keduanya yang kemudian di blow-up ke media dan itulah yang kemudian menjadi salah satu sumber kegaduhan.

"Hemat saya, JK masih membawa kebiasaan untuk ikut terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan secara langsung, suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Wapres," ujar Hikam (Senin, 21/12).


Hikam menilai itulah kebiasan lama JK ketika menjadi Wapres Presiden SBY periode pertama (2004-2009) yang tak sepi dari hal yang sama.

Makanya, dia menambahkan, keberadaan Kepala Staf Presiden dan sosok Menko Polhukam, Luhut Panjaitan adalah salah satu upaya Jokowi untuk mengambil jarak dari JK dan menciptakan sebuah sistem pengendalian manajemen Pemerintahan yang tidak dualistik. (PDIP Minta JK Mundur)

"Sampai hari ini, tampaknya PJ (Pak Jokowi) masih belum sepenuhnya berhasil," tandas Hikam, yang menjabat Menristek era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini.

Sebelumnya Jubir Wapres Husein Abdullah menjawab tudingan Masinton. Soal proyek listrik 35 ribu MW misalnya, dia menjelaskan, JK selaku Wapres mendampingi Presiden Jokowi harus bisa menjalankan program yang diamanahkan PDIP tersebut. "Posisi Pak JK justru pasang badan agar program ini jalan," tegasnya.

Soal penanganan Pelindo II, dia menambahkan Wapres JK hanya mengingatkan Polri agar bekerja sesuai instruksi Presiden Jokowi bahwa kebijakan jangan sampai dipidanakan dan kasus yang ditangani jangan sampai gaduh sebaiknya diekspose ketika tahap penuntutan. "Kalau kasus Freeport, orang yang pertama meributkan agar Sudirman Said melapor ke MKD justru Masinton," tandas Husain.

Husain menegaskan sampai saat ini JK tidak berubah, tetap sesuai janjinya mengabdikan diri untuk negara. "Yang ramai di luar hanyalah kecurigaan tak berbukti dan upaya mencatut nama Pak JK dengan Presiden Jokowi," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya