Berita

jk-sby

Soal Sumber Kegaduhan, JK Dinilai Masih Bergaya Saat Jadi Wakil SBY

SENIN, 21 DESEMBER 2015 | 03:35 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai sebagai sumber kegaduhan dan sebaiknya mundur dari pemerintahan. Meski memang tudingan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu tersebut langsung dibantah jubir Wapres, Husein Abdullah. (Baca: JK Episentrum Kegaduhan)

Menurut pengamat politik senior AS Hikam, terlepas dari perdebatan tersebut, dia berpendapat bahwa chemsitry antara Presiden Joko Widodo dan Wapres JK  selama setahun terakhir sebagai duet memimpin negeri ini masih belum kuat. Masih sering terjadi kontradiksi antara keduanya yang kemudian di blow-up ke media dan itulah yang kemudian menjadi salah satu sumber kegaduhan.

"Hemat saya, JK masih membawa kebiasaan untuk ikut terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan secara langsung, suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Wapres," ujar Hikam (Senin, 21/12).


Hikam menilai itulah kebiasan lama JK ketika menjadi Wapres Presiden SBY periode pertama (2004-2009) yang tak sepi dari hal yang sama.

Makanya, dia menambahkan, keberadaan Kepala Staf Presiden dan sosok Menko Polhukam, Luhut Panjaitan adalah salah satu upaya Jokowi untuk mengambil jarak dari JK dan menciptakan sebuah sistem pengendalian manajemen Pemerintahan yang tidak dualistik. (PDIP Minta JK Mundur)

"Sampai hari ini, tampaknya PJ (Pak Jokowi) masih belum sepenuhnya berhasil," tandas Hikam, yang menjabat Menristek era Pemerintahan Abdurrahman Wahid ini.

Sebelumnya Jubir Wapres Husein Abdullah menjawab tudingan Masinton. Soal proyek listrik 35 ribu MW misalnya, dia menjelaskan, JK selaku Wapres mendampingi Presiden Jokowi harus bisa menjalankan program yang diamanahkan PDIP tersebut. "Posisi Pak JK justru pasang badan agar program ini jalan," tegasnya.

Soal penanganan Pelindo II, dia menambahkan Wapres JK hanya mengingatkan Polri agar bekerja sesuai instruksi Presiden Jokowi bahwa kebijakan jangan sampai dipidanakan dan kasus yang ditangani jangan sampai gaduh sebaiknya diekspose ketika tahap penuntutan. "Kalau kasus Freeport, orang yang pertama meributkan agar Sudirman Said melapor ke MKD justru Masinton," tandas Husain.

Husain menegaskan sampai saat ini JK tidak berubah, tetap sesuai janjinya mengabdikan diri untuk negara. "Yang ramai di luar hanyalah kecurigaan tak berbukti dan upaya mencatut nama Pak JK dengan Presiden Jokowi," tandasnya. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya