Berita

ilustrasi/net

Hukum

Yusril: Biasa Saja Kalau Negara Dikalahkan

SABTU, 19 DESEMBER 2015 | 13:17 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Advokat senior, Yusril Ihza Mahendra, mengkritik pejabat pemerintahan yang mengatakan "negara tidak boleh kalah".

"Di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sering saya mendengar ucapan para pejabatnya yang mengatakan 'negara tidak boleh kalah'. Ucapan ini tidak jelas arahnya," ujar Yusril dalam keterangan persnya, Sabtu (19/12).

Yusril menyatakan itu dalam keterangan pers yang menjelaskan alasannya bersedia menjadi pengacara dari Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino. Penjelasannya terbagi dalam empat bagian, yang diberi judul "Pertanyaan Media mengenai Pak RJ Lino".


Menurut Yusril, secara hukum negara yang dalam hal ini diwakili oleh aparatur pemerintah, bisa saja dikalahkan oleh rakyatnya dalam perkara di pengadilan.

"Kalau negara dikalahkan, ya biasa saja di dalam sebuah negara hukum, karena negara dijalankan oleh aparatnya yang juga manusia dan bisa saja menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan lain di luar negara," terangnya.

Lembaga yang mengalahkan negara, sebut Yusril, tidak lain adalah pengadilan, yang juga merupakan organ negara. Karena itu tidak boleh ada sikap mental "mentang2" seenaknya dan dengan gagah-gagahan dan arogan mengatakan "negara tidak boleh kalah" apalagi lawan advokat, lalu bertindak apa saja demi "mempertahankan negara" padahal tidak jelas apa yang dipertahankan.

"Bahkan tak jarang justru menjerumuskan negara karena ketidakmengertian menjalankan tugas negara itu sendiri," tegasnya. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya