Berita

rachmawati

KPK Baru Tak Usut BLBI, Republik Garong Kian Terbukti

KAMIS, 17 DESEMBER 2015 | 21:04 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Lima pimpinan KPK yang sudah terpilih disinyalir ada yang merupakan calon titipan. Karena itu dugaan adanya pelemahan KPK secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) semakin tak terbantahkan. (Baca: Inilah Lima Pimpinan KPK Yang Terpilih)

"Ini perang pemberantas korupsi vs korupor! Capim KPK jangan orang titipan!" mantan Wantimpres, Rachmawati Soekarnoputri, dalam pesan singkatnya malam ini (Kamis, 17/12).

Sebab, dia menambahkan, saat menjalani fit and proper test sudah ada calon yang mengatakan tidak akan mengusut kasus BLBI kalau terpilih. Pernyataan calon tersebut, sambungnya, sejalan dengan keinginan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. (Baca: Luhut Hebat Banget, Tiba tiba Bilang Kasus BLBI Tutup Buku)


"Jadi buat apa diangkat jadi pimpinan institusi pemberantasan korupsi kalau belum-belum sudah keok," sambung Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno ini.

Pernyataan capim KPK yang kemudian terpilih malam ini tersebut menunjukan bahwa pimpinan KPK baru tersebut punya tugas menganulir kasus-kasus mega korupsi.

"Jadi sinyalemen bahwa target pelemahan KPK dengan renaca Revisi UU KPK masuk prolegnas memang berjalan secara TSM, betul kata Buya (Syafii Maarif), ini 'republik garong'," tandasnya.

Capim KPK yang mengatakan akan menutup kasus Century dan BLBI tersebut adalah Saut Situmorang. Saut merupakan 1 dari 5 capim KPK yang dipilih anggota Komisi III DPR. (Baca: Kalau Jadi Pimpinan KPK, Saut Situmorang Akan Hentikan Kasus Century dan BLBI) [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya