DALAM salah satu rapat persiapan kemerdekaan menjelang bulan Agustus ‘45 terjadi perdebatan mengenai menteri dan kementerian.
Muhammad Yamin berpendapat menteri bertanggungjawab dan berkuasa menurut perasaan umum. Bung Hatta mengatakan menteri adalah pemimpin rakyat, harus tau apa yang mesti dijalankan, bila perlu apabila salah dan keliru dalam melaksanakan tugas harus siap meletakkan jabatan.
Menteri-menteri bukanlah pegawai tinggi biasa karena menteri-menterilah yang terutama menjalankan kekuasaan pemerintah dalam praktek.
Sebagai pemimpin kementerian menteri menguasai seluk-beluk lingkungan pekerjaannya masing-masing, maka dalam hal ini menteri-menteri adalah juga pemimpin negara.
Apakah menteri-menteri Jokowi saat ini sudah merupakan pemimpin rakyat sekaligus pemimpin negara?
Pertanyaan ini jadi penting terutama setelah kader PDIP Eva Kusuma Sundari mengeluh dalam sebuah acara diskusi di Cikini hari Minggu lalu.
Katanya kalau diibaratkan Jokowi saat ini sedang menakhodai sebuah kapal, Jokowi sedang melaut dengan para perampok dan dikelilingi ikan-ikan hiu.
Kenapa begitu?
Karena kata Eva, banyak yang tidak tau visi presiden, dan hanya menggunakan Nawa Cita sebagai lips service belaka.
Eva tidak mengkonkretkan siapa yang dia maksud perampok dan siapa ikan-ikan hiu. Tapi nampaknya publik juga sudah tau siapa menteri-menteri dan orang dekat Jokowi yang berwatak perampok dan bertabiat seperti ikan-ikan hiu.
Track record dan kriteria golongan perampok dan hiu-hiu ini sudah jelas.
Pertama adalah elit di sekitar Jokowi yang gemar melakukan KKN.
Kedua, menteri yang menggadaikan jabatannya untuk membela kepentingan asing seperti halnya dalam persoalan Kontrak Karya Freeport dan dalam berbagai persoalan sumber daya alam negeri ini.
Ketiga, menteri yang membela kepentingan bisnis kelompok tertentu dan tidak memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Keempat, kelompok menteri yang sekedar ingin jadi pejabat belaka demi untuk mendapatkan kenyamanan tanpa punya keberanian untuk melakukan terobosan dan melakukan perubahan.
Cita-cita Jokowi melalui Revolusi Mental sesungguhnya sudah tepat. Tri Sakti dan Nawa Cita harus bermula dari Revolusi Mental, dengan substansi aksi yaitu‘’menjebol’’ dan ‘’membangun’’. Yang dijebol adalah mindset feodal dan perilaku KKN. Karena itu kegaduhan di dalam kabinet untuk tujuan transparansi yaitu menghilangkan feodalisme dan KKN harus didukung dan sejalan dengan cita-cita Jokowi.
Sinyalemen Eva benar adanya. Kabinet hasil reshuffle jilid kedua nanti selain harus diisi oleh menteri-menteri pilihan Jokowi, juga harus mengedepankan transparansi dari setiap kebijakan yang diambil oleh para menteri di kabinet.
Kegaduhan untuk maksud yang positif (sering disebut juga sebagai kegaduhan putih) harus dipandang sebagai tradisi politik baru dalam alam demokrasi di republik ini saat ini, untuk menumbuhkan harapan baru kepada masyarakat mengenai Indonesia Baru yang tidak dikotori oleh najis-najis politik seperti KKN dan feodalisme yang membuat bangsa dan negeri ini selama ini semakin ambruk dan menggelinding ke dalam jurang kebangkrutan.
[***]
