Pergantian anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Golkar untuk memastikan proses beracara di MKD berjalan sesuai mekanisme dan peraturan UU dan tanpa adanya upaya politisisasi.
Karena Golkar berpandangan bahwa proses beracara di MKD termasuk pengusutan kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto harus berjalan profesional, terbuka bagi publik (transparan) dan fair atau adil, tanpa penzoliman, fitnah dan kriminalisasi.
Demikian disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo dalam pesan singkatnya petang tadi (Kamis, 26/11).
Tiga anggota MKD dari Golkar yang diganti itu adalah Hardisoesilo, Dadang S Muchtar, dan Budi Supriyanto. Ketiganya digantikan oleh Kahar Muzakir, Ridwan Bae, dan Aldis Kadir.
"Penguatan di MKD bagi Golkar penting," ungkap Bambang.
Apalagi, pihaknya mendengar informasi bahwa rekaman lengkap pembicaraan antara Setya Novanto dengan elit Freeport yang berdurasi 100-an menit tersebut lebih mengerikan. Karena melibatkan lebih banyak nama-nama penting dan kesohor.
"Jadi, pasukan Golkar di MKD harus kuat dan obyektif. Kalau ada upaya kriminalisasi dan politisasi Golkar akan melakukan perlawanan habis-habisan," ucapnya terkait penanganan laporan Menteri ESDM Sudirman Said tersebut.
Namun kalau ternyata sebaliknya, bahwa semua proses beracara di MKD sudah berjalan sesuai koridor hukum dan UU serta berdasarkan fakta yang tak terbantahkan. "Golkar juga tidak akan konyol. Dan akan mendukung sepenuhnya apapun yang menjadi keputusan MKD," demikian Bambang Soesatyo.
Rekaman pembicaraan antara Setya Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin bersama pengusaha Riza Chalid telah diserahkan Menteri ESDM ke MKD. Berdasarkan laporan Sudirman, rekaman tersebut berdurasi 120 menit. Tapi rekaman yang diberikan dalam bentuk flashdisk tersebut hanya berdurasi 11,38 menit.
[zul]
