Eks Menkeu: Setya Novanto Dan Luhut Pandjaitan Harus Mundur

Pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yang terungkap dalam rekaman pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto bersama pengusaha Riza Chalid dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin bukan sekadar pelanggaran etika.

Tapi sudah masuk ranah hukum sehingga harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. (Baca: Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden Jokowi)

"Umumnya publik amat setuju dan sependapat dengan Prof. Tjipta Lesmana bahwa urusan pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh SN harus dibawa ke ranah hukum/pengadilan. Karena ini bukan sekedar masalah etika," tegas ekonom senior Fuad Bawazier dalam pesan singkat yang diterima Minggu (22/11).

Sejalan dengan itu, secara moral politik, SN dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang banyak disebut dalam rekaman tersebut harus mengundurkan diri. Apalagi dari yang selama ini sering didengar, keduanya memang akrab dan sering bertemu.

"Di samping itu, nama LBP 17 kali disebut dalam pertemuan SN dengan Freeport," ungkap mantan Menteri Keuangan ini. (Baca: Luhut: Saya Sudah Selesai Dengan Diri Saya) [zul]