. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah menyiapkan Standard Operational Procedure (SOP) pengawasan wilayah perbatasan dari ancaman terorisme.
Kepala BNPT Komjen Saud Usman Nasution mengakui bahwa masing-masing instansi aparat keamanan dan stakeholders wilayah perbatasan telah memiliki aturan dan SOP tersendiri dalam pengamanan dan pengawasan ancaman terorisme. Namun, strategi pengawasan perbatasan yang ada saat ini dinilai belum menyeluruh dan lintas sektoral.
"Atas dasar itulah, kami dari BNPT membuat SOP pengawasan wilayah perbatasan ini untuk untuk mensinergikan seluruh stakeholders untuk bersama melakukan pengawasan wilayah perbatasan sesuai amanat UU yang menempatkan BNPT sebagai lembaga Koordinatif dalam pencegahan aksi terorisme," kata Saud Usman dalam keterangan persnya (Kamis, 12/11).
Pengawasan wilayah perbatasan dari ancaman terorisme adalah salah satu bagian dari upaya BNPT dalam melakukan pencegahan terorisme. Sementara Indonesia pernah merasakan dampak langsung akibat lemahnya sistem pengawasan di perbatasan. Pergerakan organisasi teroris transnasional di beberapa tahun silam, seperti yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah, bertumpu pada wilayah ini.
Bahkan sejumlah gembong teroris seperti seperti Azahari dan Noordin Top terbukti menggerakkan kelompoknya melewati perbatasan Filipina-Malasyia-Indonesia. Pergerakan kelompok teroris di wilayah ini tidak terbatas hanya pada penyelundupan para pelaku teroris saja, melainkan juga penyelundupan senjata yang digunakan untuk kegiatan terorisme.
"Kita harus perbaiki sistem pengawasan perbatasan kita. Jangan sampai Indonesia ‘kecolongan’ lagi soal terorisme ini. Semua kita lakukan demi keamanan nasional negara kita," ungkapnya.
Untuk merealisasikan itu, BNPT telah menggelar Seminar Nasional Pengawasan Ancaman Terorisme Wilayah Perbatasan di Batam, Kepulauan Riau, akhir pekan kemarin. Seminar nasional ini melibatkan sejumlah instansi terkait wilayah perbatasan, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Polisi, Bea Cukai, TNI, dan sebagainya.
Dia berharap dengan adanya SOP ini pencegahan terorisme di Indonesia semakin masif seperti yang telah dilakukan melalui dialog, workshop, dan pencanangan tahun damai di dunia maya.
Brigjen Rudi Hulisalen, salah satu narasumber dari BAIS dalam seminar tersebut mengingatkan agar para
stakeholders di wilayah perbatasan selalu menaikan kerjasama dan menghilangkan ego sektoral masing-masing. Pengalaman di lapangan membuktikan bahwa minimnya sinergitas dan koordinasi antar stakeholders perbatasan merupakan penyebab utama lemahnya pengawasan wilayah perbatasan.
[zul]
