Kementerian Hukum dan HAM telah memutuskan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) versi Kongres Luar Biasa atau yang diketuai Fahd El Fouz A Rafiq‎ sebagai kepengurusan yang sah.
Pengakuan tersebut tertuang dalam keputusan dari Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0010877.AH.01.07.Tahun 2015 tanggal 25 Oktober 2015.
"‎Dalam surat pengesahan tersebut tertuang bahwa kepengurusan yang sah yaitu, ketua: Fahd El Fouz A Rafiq, Sekretaris Cupli Risman, Bendahara Ahmad Syaukan, Ketua Pengawas Taufan EN Rotorasiko," ujar Dimas Hermadiyansyah salah satu Ketua DPP KNPI kepengurusan Fahd El Fouz A Rafiq, dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.
Dikatakan dia memang sebelumnya, tanggal 2 Juni 2015 Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan legalitas dari kepengurusan saudara Rifai Darus. Namun, legalitas tersebut digugurkan dengan surat terbaru dari Menteri Yasona Laolly karena pada tanggal 1-2 Juni 2015 telah terselenggara Kongres Luar Biasa yang memenuhi quorum. Dalam Kongres Fahd terpilih secara aklamasi sebagai ketua KNPI.
Atas dikeluarkannya surat pengesahan terbaru dari Menteri Hukum dan HAM, Dimas mengimbau seluruh OKP dan kepengurusan di Indonesia tidak lagi bingung mengambil sikap dan mengaku kepengurusan KNPI yang sah adalah yang dipimpin oleh Fahd El Fouz A Rafiq. Dimas juga mengimbau lembaga pemerintahan untuk tidak terkecoh oleh pihak lain yang mengatas namakan KNPI.
Dimas yang juga ketua Pemuda Hanura merasa bersyukur perpecahan di tubuh KNPI dapat berakhir menjelang hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Dalam mementum Sumpah Pemuda di bulan ini, Pemuda Indonesia tidak lagi risau dan bingung karena Pemerintah bersikap tegas dengan memberikan jawaban atas persoalan mereka.
"Kami berharap pihak kepolisian untuk berani mengosongkan Sekretariat DPP KNPI di Kuningan yang selama ini menjadi sengketa, dan membolehkan sekretariat tersebut ditempati oleh kepengurusan yang sah sesuai dengan Surat Menkumham terbaru," tukasnya.
[dem]
