Pernyataan politisi senior PKS Hidayat Nur Wahid yang mengatakan bahwa langkah-langkah perubahan di kabinet kerja sebagai kegaduhan dinilai sebagai bukti Hidayat tidak menghendaki perbaikan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.‎
Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Agus Prayitno mengatakan pernyataan Hidayat tersebut menunjukkan Hidayat pro status quo.‎‎
"Ocehan Hidayat Nur Wahid adalah bagian dari upaya untuk menghambat laju perubahan di pemerintahan dan kabinet kerja. Pejabat publik seperti Hidayat Nur Wahid harus direvolusi mental," kata Agus kepada Kantor Berita Politik RMOL.‎
Dia menanggapi pernyataan Hidayat yang disampaikan mengomentari wacana reshuffle jilid II. Hidayat mengatakan Jokowi perlu berhati-hati melakukan reshuffle meskipun hal itu sebagai hak prerogatifnya sebagai presiden. Menurut dia, Jokowi perlu mempertimbangkan reshuffle tidak membuat gaduh, bercermin dari kegaduhan yang dibuat Rizal Ramli setelah diangkat jadi Menko Maritim dan Sumber Daya.
Dalam hemat Agus, pernyataan Hidayat setali tiga uang dengan para pejabat yang rata-rata pernah berada di pemerintahan SBY, yang mengkampanyekan langkah-langkah perubahan di kabinet kerja yang dilakukan Rizal Ramli sebagai kegaduhan.
‎Seharusnya, sebut Agus, Hidayat mendukung langkah ‎Menko Maritim dan Sumber Daya itu karena berbagai kepretan rajawalinya murni untuk perbaikan bangsa dan negara. Lagi pula, sebagai contoh, kepretan Rizal terhadap rencana pembelian pesawat Garuda, tarif pulsa listrik, dwelling time dan terakhir tentang Freeport, justru memperoleh dukungan luas dari publik.‎
"Dukungan publik yang luas terhadap kepretan Rizal Ramli dikarenakan setidaknya selama 10 tahun terakhir pemerintah negeri ini lebih banyak abai terhadap persoalan rakyat. Kita bisa lihat hasil survei, Jokowi-JK lebih banyak didukung rakyat kecil dan Rizal Ramli adalah menteri yang baru 2 bulan tapi memperoleh penilaian positif 37 persen, lebih tinggi dibanding menteri-menteri lainnya yang lebih dulu duduk di kabinet," papar Agus.‎
Hasil nyata dari kepretan Rizal Ramli, masih kata Agus, pemerintah kini lebih sigap mengatasi berbagai persoalan. Apa yang terjadi saat ini akibat tindakan si "rajawali" merupakan dinamika perubahan, bukan kegaduhan seperti yang diungkap oleh pejabat-pejabat bermental inlander atau feodal. ‎
"Kita harus ingatkan kepada pejabat-pejabat seperti Hidayat Nur Wahid, bahwa kriteria bagi seorang pejabat publik berangkat dari rekam jejak, keberpihakan dan kompetensinya. Itulah yang dimaksud oleh Jokowi, mampu menterjemahkan visi Tri Sakti dan Nawacita," tukas Agus.
[dem]‎
