RMOL. Pemerintahan Joko Widodo harus segera bertindak cepat mengatasi kerusuhan berbau SARA yang di Aceh Singkil, Aceh Selasa (13/10) siang agar tidak melebar ke daerah-daerah lain. Kerusuhan yang diikuti pembakaran gereja oleh massa berpotensi menjadi pemicu memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Presiden tidak bisa lengah, goyah atau takut lagi dengan tekanan dari berbagai pihak sehingga kehilangan wibawa," tegas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, FX Arief Poyuono.
Menurutnya, NKRI sangat bergantung pada kekuatan Presiden untuk menghadapi berbagai tekanan dalam berbagai macam bentuk. Saat ini berbagai kepentingan asing sedang beroperasi di Indonesia untuk menggagalkan konsolidasi nasional yang dipimpin oleh pemerintahan Joko Widodo dengan cara pecah belah menggunakan berbagai isu.
Makanya, bisa jadi persoal kerusuhan berbau SARA di Aceh Singkil bisa jadi adalah bagian dari operasi intelejen Jokowi agar persoalan kerusuhan Aceh Singkil akan terus jadi pemberitaan di media sehingga masyarakat lupa untuk mengkritisi kekuatan neolib dan kapitalis berserta antek anteknya di pemerintahan Jokowi dan Parlemen obral Aset aset negara hal ini mirip dengan kejadian Tolikara sebagai jalan untuk memperpanjang ijin usaha pertambangan/kontrak Karya Freeport di Papua.
Begitu juga di Aceh banyak izin-izin pertambangan pertambangan yang akan habis dan akan diperpajang oleh Jokowi.
"Lepas dari soal suka atau tidak pada Presiden Jokowi, tapi resiko akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia, kalau Presiden tidak kuat maka pemerintahan tidak kuat, dan kita semua akan hancur dan terjual oleh Jokowi," tandasnya. [zul]
