KONI harus Patuhi Putusan CAS

Equestrian Federation of Indonesia (EFI) yang selama ini dilindungi oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Organisasi yang dipimpin Irvan Gading tersebut seharusnya dapat menjalankan fungsinya membina olahraga equestrian di Indonesia.

EFI sejak dibentuk, hingga kini, tidak memiliki pengurus provinsi. EFI tidak bisa memenuhi salah satu syarat sebagai anggota KOI karena tidak memiliki minimal 10 pengurus provinsi. Hal ini membuat EFI tidak bisa menjalankan berbagai agenda atau even skala nasional.

"Anggota EFI selama ini cuma empat klub di Indonesia. Sementara kami, Pordasi, memiliki lebih dari 40 klub di Indonesia yang aktif dan tersebar di lebih dari sepuluh provinsi," ungkap Ketua Umum PP Pordasi, Eddy Saddak kepada Kantor Berita RMOL, Jumat (9/10) malam.

Menurut Eddy Saddak, KOI sendiri hingga saat ini tidak bisa menerima EFI sebagai anggotanya karena tidak memenuhi persyaratan keanggotan KOI. Sebaliknya KONI, dinilai secara ganjil telah menerima EFI sebagai anggotanya pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2013.

"Namun sekarang KONI juga mengakui bahwa EFI adalah organisasi yang tidak bisa berfungsi, termasuk tidak pernah melakukan rapat kerja nasional (Rakernas) maupun Munas (musyawarah nasional)," jelas Eddy Saddak.

Sayang, kenyataan itu tak membuat KONI mengembalikan pembinaan olahraga equestrian ke Pordasi. Justru sebaliknya, KONI  malah menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan cabang olahraga equestrian di daerah-daerah untuk dikoordinasikan oleh KONI provinsi kepada klub profesional equestrian.

Kini setelah keluar putusan dari Court Arbitration of Sports (CAS) tentang hak Pordasi untuk mengelola olahraga equestrian di Indonesia, termasuk kewajiban finansial yang diakibatkan dari perkara ini, harus dipatuhi oleh semua stakeholder olahraga berkuda di Indonesia.[wid]