Berita

rj lino/net

Demo Tuntut Menteri Rini dan RJ Lino Mundur Dinilai Mengganggu Ekonomi Nasional

RABU, 07 OKTOBER 2015 | 19:01 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Langkah Serikat Karyawan (SP) JICT yang melakukan aksi anarkis dan sporadis dalam beberapa waktu terakhir dinilai bisa mengganggu perekonomian nasional.

Salah satu agenda utama aksi SP JICT antara lain untuk menurunkan menteri BUMN Rini M.Soemarno dan Dirut PT Pelindo II RJ. Lino.

Apalagi upaya SP untuk memaksa Presiden Jokowi menurunkan dua pejabat pemerintah itu disertai berbagai ajakan untuk melakukan mogok nasional.


Dosen Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Saut Gurning menilai, cara-cara yang dilakukan SP JICT untuk menurunkan Dirut Pelindo II sudah di luar konteks korporasi dan memberi dampak destruktif kepada masyarakat pengguna jasa kepelabuhan.

Apalagi para karyawan JICT juga menekan presiden untuk mengganti salah satu menteri yang dianggap tidak mendukung kepentingan SP.

"Respon dan tuntutan demo oleh SP JICT saya pikir malah menimbulkan kondisi yang merugikan ekonomi nasional,"  kata Saut Gurning saat dihubungi, Rabu (07/10).

"Aspirasi dan tuntutannya saya kira sudah didengar dan dipahami. Tetapi kalau diluar tuntutan itu hingga aksi mogok nasional saya kira justru tidak konsisten dengan idealisasi mencegah kerugian negara," sambung dia.

Saut menambahkan aksi demo dan ancaman mogok nasional oleh SP JICT memberikan image negatif bagi layanan perdagangan luar negeri Indonesia.

"Sah-sah saja jika ada aspirasi ingin mengganti pembantu presiden dan direksi BUMN. Saya pikir itu hak masyarakat untuk mengevaluasi kinerja yang bersangkutan dengan obyektif, valid dan faktual. Kalau benar-benar merugikan negara secara real saya pikir obyektifnya ya perlu dievaluasi. Namun jangan ajak-ajak masyarakat jadi terganggu aktivitas ekonominya dong," tutur Saut.[dem]


Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya