Kepolisian RI baru menerima 70 persen dana pengamanan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember mendatang. Dari Rp 1,07 triliun anggaran yang diajukan, Polri baru menerima sekitar Rp 691 miliar.
"Semua yang terkait anggaran pengamanan pilkada serentak sudah enggak ada masalah. Sudah cukup," ujar Wakil Kepala Kepolisian RI, Komjen Budi Gunawan saat ditemui di gedung PTIK, Jakarta, Selasa (6/10).
Dia menjelaskan meski anggaran tersebut belum sepenuhnya didapat, namun
anggaran yang sudah di putuskan pemerintah dinilai sudah mencukupi sesuai dengan kebutuhan personil dalam tahapan Pilkada 2015.
anggaran yang sudah di putuskan pemerintah dinilai sudah mencukupi sesuai dengan kebutuhan personil dalam tahapan Pilkada 2015.
"Dukungan anggaran Pilkada ini dari APBD dan kemarin dari Kemendagri Rp691 miliar. Itu sudah memenuhi sesuai dengan eskalasi pengamanan, ada sepertiga kekuatan, ada dua pertiga kekuatan. Tapi saat tahapan pencoblosan dan pengumuman membutuhkan anggaran paling besar," imbuhnya.
Terkait daerah rawan konflik, jenderal bintang tiga itu menjelaskan belajar dari pengalaman pada Pileg dan Pilpres tahun lalu, ada empat wilayah yang menjadi prioritas pengawasan Polri seperti Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Aceh.
"Di daerah itu, menjelang pemungutan suara, biasanya banyak kejadian seperti intimidasi dan penembakan yang dimanfaatkan (isunya) oleh pasang calon," tutup Budi.
[dem]
