TNI Dingatkan Lagi Buku Putih Pertahanan RI

Di hari ulang tahun ke 70, Tentara Nasional Indonesia (TNI) diingatkan ke depan lebih memperhatikan dan tetap dalam koridor grand strategi pertahanan Indonesia sebagaimana termuat dalam Buku Putih Pertahanan RI.

"Kita sangat bangga dengan TNI kita saat ini. Selamat HUT ke-70 TNI. Namun saya ingin mengingatkan pemerintah, perlu melihat lagi Buku Putih Pertahanan kita. Apakah pengembangan dan penguatan TNI sudah sesuai dengan Buku Putih atau belum," ujar anggota Komisi I Bidang Pertahanan DPR RI, Ahmad Zainuddin dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/10).

Menurut Zainuddin, Buku Putih Pertahanan RI merupakan bentuk kesadaran bahwa Indonesia sebagai bangsa besar dengan kondisi geopolitik dan geostrategis yang signifikan di lingkungan internasional. Karena itu, lanjutnya, kesadaran itu harus terus ditindaklanjuti dengan penguatan kapasitas pertahanan, salah satunya dengan pembentukan postur ideal TNI.

"Satu contoh saja, kalau kita lihat aspek anggaran, proporsi anggaran TNI dari APBN masih belum ideal. Anggaran TNI lebih banyak untuk belanja rutin serta gaji prajurit. Modernisasi alutsista sejak 2010 baru separuh dari kebutuhan minimum essential force. Sementara eskalasi potensi ancaman terus berkembang dinamis," imbuhnya.

Untuk konteks ini, menurut dia, Indonesia tertinggal dengan kekuatan negara lain yang mengalami pertumbuhan militer signifikan di Asia-Pasifik, seperti Jepang, China, AS, dan India. Karena itu, lanjut Zainuddin, Buku Putih Pertahanan RI harus menjadi panduan bersama dalam pengembangan kekuatan TNI, termasuk politik anggaran di dalamnya.

Selain itu, anggota pengawas intelijen ini juga mengatakan tema yang diangkat TNI dalam HUT-nya tahun ini menunjukkan kekuatan sebenarnya TNI adalah bersama rakyat. Ini artinya konsep sistem pertahanan semesta harus dipahami sebagai konsep pertahanan manunggal TNI dan rakyat. Keberadaan TNI tidak boleh dipisahkan dari masyarakat. TNI harus selalu dekat di tengah-tengah masyarakat.

"TNI harus menjadi tauladan dalam banyak aspek kehidupan bermasyarakat. Sehingga memudahkan mobilisasi umum suatu saat nanti ketika pertahanan semesta perlu diwujudkan karena keadaan darurat," jelas Wakil Ketua FPKS MPR RI ini.[wid]