Berita

bambang soesatyo/net

Syarat Pembentukan Pansus Pelindo II Sudah Terpenuhi

SENIN, 14 SEPTEMBER 2015 | 09:46 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kendati mutasi jabatan di tubuh Polri itu telah terjadi, dan Budi Waseso bergeser menjadi Kepala BNN serta Anang Iskandar menjadi Kabareskrim Polri, namun tetap menyisakan misteri.

Demikian disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo. Menurut Bambang, reaksi berlebihan Istana dalam Kasus PT Pelindo II, yang berpuncak pada pergeseran jabatan dua perwira tinggi Mabes Polri baru-baru ini, sudah mempertontonkan ketidakwajaran dan keanehan di jagad hukum dan perpolitikan negeri ini.

"Ketidakwajaran dan keanehan itulah yang akan didalami oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk kasus Pelindo II," kata Bambang beberapa saat lalu (Senin, 14/9).
 

 
Menurut Bambang, salah besar jika keanehan dan ketidakwajaran itu didiamkan atau tidak diselidiki. Benar bahwa Polri telah melakukan penyelidikan atas ketidakwajaran pembelian 10 unit mobile crane (pemindah kontainer) oleh manajemen Pelindo II dan dugaan kasus pencucian uang.
 
Tetapi, lanjutnya, ketidakwajaran sikap beberapa pejabat pemerintah dan Dirut Pelindo II RJ Lino harus juga diselidiki. Begitu juga dengan keanehan proses yang melatarbelakangi perpanjangan kontrak pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) oleh Hutchinson Port Holding (HPH).

"Negara merugi triliunan rupiah jika kontrak itu dijalankan," tegas Bambang.
 
Bambang melanjutkan, keanehan yang menyelimuti kasus PT Pelindo II terjadi hadirnya atau intervensi politik kekuasaan. Maka, DPR-lah yang berwenang merespons ketidakwajaran perilaku penguasa itu. Bisa dipastikan bahwa institusi penegak hukum tidak mungkin mempertanyakan alasan sejumlah pejabat pemerintah bersikap berlebihan atas penggeledahan kantor PT Pelindo II oleh Bareskrim Mabes Polri.
 
"Hanya DPR yang memiliki kekuasaan untuk bertanya kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri PPN/Kepala Bapenas Sofyan Djalil dan Menteri BUMN Rini Soemarno atas cara mereka menyikapi penggeledahan kantor Pelindo II itu. Dari deskripsi masalah seperti itu, syarat bagi tampilnya Pansus sudah terpenuhi," demikian Bambang. [ysa]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Tourism Malaysia Gencarkan Promosi Wisata di Tiga Kota Indonesia

Selasa, 28 April 2026 | 10:20

DPR Desak Evaluasi Nasional Perlintasan Sebidang Usai Tabrakan Kereta di Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 10:13

Bus Shalawat Gratis 24 Jam Disiapkan untuk Jemaah Haji di Makkah

Selasa, 28 April 2026 | 10:09

Update Korban Jiwa Tabrakan KA di Bekasi Bertambah Jadi 14 Orang

Selasa, 28 April 2026 | 10:00

Prabowo Minta Segera Investigasi Kasus Tabrakan Kereta Bekasi

Selasa, 28 April 2026 | 09:56

Lokomotif Argo Bromo Berhasil Dipindahkan, Tim SAR Fokus Evakuasi Korban

Selasa, 28 April 2026 | 09:53

Purbaya Pede IHSG Bisa Terbang 28.000, Pasar Langsung Terkoreksi

Selasa, 28 April 2026 | 09:51

Dinamika Global Tekan Indeks DXY ke Level 98,45 Jelang Keputusan Federal Reserve

Selasa, 28 April 2026 | 09:48

Kopdes Jadi Instrumen Capai Nol Kemiskinan Ekstrem

Selasa, 28 April 2026 | 09:39

Imbas Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Belasan Perjalanan KA Jarak Jauh dari Jakarta Resmi Dibatalkan

Selasa, 28 April 2026 | 09:27

Selengkapnya