Berita

Olahraga

Piala Kemerdekaan Seperti Ajang Dipaksakan, Jauh dari Profesional!

SENIN, 14 SEPTEMBER 2015 | 08:32 WIB | LAPORAN:

Pengamat sepak bola nasional, Sulaiman Harry Ruswanto mengaku tak habis pikir dengan buruknya tata kelola turnamen Piala Kemerdekaan bentukan tim Transisi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Hal ini terlihat dari beberapa masalah yang terlihat dari turnamen tersebut. Seperti adanya pemukulan terhadap perangkat pertandingan, belum dibayarkannya match fee terhadap tim peserta, juga honor wasit, lalu instruktur wasit Aris Munandar dan Bagong Yuwono yang oleh PSSI dihukum seumur hidup dan hukuman lima tahun malah mendapat tugas di Piala Kemerdekaan oleh tim Transisi.

"Piala Kemerdekaan masih jauh dari kata profesional dan sangat buruk pengelolaannya. Penegakan rule of the game juga tidak diikuti. Padahal mereka selalu bilang tata kelola yang baik di sepak bola," kata pria yang biasa disapa Gendhar itu.


"Terlambatnya match fee kepada tim, perangkat pertandingan, kekerasan terhadap perangkat pertandingan, pemakaian wasit yang sudah dihukum PSSI adalah contoh buruk yang dilakukan tim Transisi," tambah manajer Persebaya  ini.

Menurut Gendhar, turnamen ini seperti ajang yang dipaksakan demi adanya sebuah pertandingan karena vakumnya kompetisi. "Penyebabnya semua berawal dari SK pembekuan Kemenpora terhadap PSSI. Seharusnya Menpora mencabut SK pembekuan lalu sama-sama membangun sepak bola Indonesia dengan PSSI. Bukan malah seperti ini jadinya," jelas Gendhar.

Pria yang juga pemilik sebuah media ini melihat orang-orang yang mengelola Piala Kemerdekaan ini tidak berpengalaman. "Mengurus sepak bola itu tidak gampang, apalagi di tim transisi maupun pengelola Piala Kemerdekaan banyak yang tidak tahu sepak bola nasional. Setiap turnamen itu harus mendapatkan otorisasi dari PSSI, agar semuanya lebih tertata dalam hal pengelolaan maupun teknis di lapangan karena PSSI selalu mengikuti aturan dari FIFA maupun AFC," tukasnya.[wid]

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Presiden Prabowo Patok Belanja Negara Rp4.097 Triliun, Defisit Rp671,2 T di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 18:15

Pemerintah Anggarkan Belanja Rp4.097 Triliun untuk Delapan Program Prioritas di 2027

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:59

Titah Prabowo Usut Tambang Ilegal Wajib Dilaksanakan TNI-Polri

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:55

Prabowo Targetkan Efisiensi Rp360 Triliun dari Belanja Pemerintah

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:41

Muktamar NU dalam Pusaran Politik Kepentingan Umat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:20

Prabowo Usul Beri Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora dengan Talenta Terbaik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:10

Iwan Sumule: Program Prabowo adalah Amanat Konstitusi

Jumat, 14 Agustus 2026 | 17:09

Kepastian RUU Perampasan Aset, Menteri Hukum: Tunggu DPR Gelar Uji Publik

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:53

Prabowo Siapkan Ambulans Udara hingga Tim Dokter Terbang untuk Layani Daerah Terpencil

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:52

Prabowo Buka Opsi Datangkan Dokter dari Luar Negeri untuk Praktik di Indonesia

Jumat, 14 Agustus 2026 | 16:32

Selengkapnya