Politikus Partai Demokrat Andi Arief menyoroti inkonsisten PDI Perjuangan dalam menyikapi penegakan hukum di Indonesia, utamanya yang terkait dengan Kepolisian.
Menurutnya, PDIP bukan sedang mendukung penegakan hukum, tapi membela aparat hukum yang didukungnya.
"PDI-P mengubah supremasi hukun menjadi supremasi aparat hukum," tegas Andi Arief dalam akun Twitter pribadinya, @AndiArief (Selasa, 8/9).
Mantan Staf Khusus Presiden ini mencontohkan, PDIP sebelumnya meminta Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kabareskrim Komjen Suhardi Alius, yang saat itu disebut-sebut menyuplai data kasus korupsi calon Kapolri yang juga bekas ajudan Megawati Soekarnoputri, Komjen Budi Gunawan, ke KPK.
Akhirnya, Komjen Suhardi diganti Komjen Budi Waseso, yang dikenal sebagai orang dekat Budi Gunawan. "Sekarang Jokowi mengganti Buwas," sambung Kepala Departemen Pemberantasan Korupsi dan Anti Mafia Hukum DPP Partai Demokrat tersebut.
Namun, politikus PDIP ramai-ramai menolak pencopotan Komjen Buwas tersebut. "Suhardi Alius patuh dan disiplin, sementara Buwas melakukan perlawanan. Harusnya Buwas diberhentikan," tegas mantan aktivis mahasiswa ini.
Tak hanya itu, Andi Arief juga mengingatkan kisah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden dalam memperlakukan Gubernur terpilih Lampung Alzier Dianis Thabranie.
"Saya punya catatan khusus Kepolisian jadi alat PDI-P saat menangkap Alzier, Gubernur terpilih Lampung yang tidak disetujui/bukan calon Mega," ungkap tokoh asal Lampung ini.
Dia menceritakan, Alzier yang tidak disukai Megawati diperlakukan seperti teroris dan dikriminalisasikan. "Saya menolak intervensi hukum yang vulgar, tapi saya muak dengan politisi dan media yang hipokrit," demikian Andi Arief.
[zul]
