Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba prihatin terhadap masyarakat yang dilanda asap. Karena bisa mengakibatkan penyakit gangguan pernafasan dan kegiatan ekonomi rumah tangga masyarakat terganggu. Bahkan banyak bandara yang membatalkan jadwal penerbangan.
"Untuk itu, pemerintah harus hadir dalam suasana ini," jelas Parlin dalam siaran persnya (Minggu, 6/9).
Selain membantu memberikan masker, pemerintah juga perlu melakukan bantuan berupa pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Teknologi pemadam kebakaran baik di lahan gambut maupun lahan hutan harus dimiliki walaupun peralatan standar.
"Kalau masih berlangsung satu minggu lagi tanpa adanya bantuan saya khawatir perekonomian akan lumpuh. Pemerintah juga harus mensosialisasikan tentang pencegahan kebakaran," ungkapnya.
Terkait kunjungan Presiden Joko Widodo ke Sumatera Selatan untuk memeriksa lokasi kebakaran, Parlin menyambut baik. Dia juga mengapresiasi kebijakan Presiden yang sudah membentuk Satgas Asap. Makanya Satgas tersebut harus segera bekerja mengatasi asap yang melanda sebagian wilayah Indonesia seperti pulau Sumatera dan Kalimantan.
"Satgas Asap kan sudah ada, saya minta agar segera laksanakan tugas. Karena jika masalah ini berlarut- larut akan menyebabkan masalah ekonomi," tegasnya.
Menurutnya, selama ini penanganan belum maksimal karena beberapa hambatan. "Tindakan hukum kepada oknum yang melakukan pembakaran hutanpun belum maksimal dan tidak memberikan upaya jera kepada pelaku," tandasnya.
[zul]
