Berita

tb hasanuddin/net

Politisi PDIP: Pencopotan Budi Waseso Akan Berakibat Fatal!

JUMAT, 04 SEPTEMBER 2015 | 00:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kasus pencopotan Budi Waseso akan berakibat fatal. Hal ini bisa jadi akan terjadi pembangkangan nasional yang dilakukan Polri.

Demikian disampaikan anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin. TB Hasanuddin beralasan, ketika Budi Waseso melakukan penyelidikan bahkan penangkapan terhadap pimpinan KPK, publik masih bersikap pro dan kontra. Ketika Budi Waseso mulai menyelidiki kasus sapi, kasus gedung olahraga Gede Bage di Bandung, publik masih menganggap bahwa itu masih dianggap masalah teri .

"Tapi publik mulai menaruh harapan ketika Buwas masuk ke Pertamina, apalagi berani masuk ke Pelindo II," kata TB Hasanuddin, Kamis malam (3/9).


Menurut TB Hasanuddin, kasus Pelindo ternyata membuat gerah beberapa pejabat tinggi negara dan kemudian mereka membuat skenario yang dilaporkan kepada Presiden bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Budi Waseso akan mengakibatkan kurs dolar naik, ekonomi melambat dan lain-lain. Padahal justru kebalikannya, pemberantasan korupsi itulah yang akan membuat investor berani menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kalau pencopotan Buwas dipaksakan maka tak akan ada lagi jenderal polisi yang mau menduduki jabatan seperti ini, karena jangan-jangan bernasib yang sama dengan Buwas. Kami berharap agar pemerintah hati-hati mencopot pejabat negara karena ada prosedur yang harus diikuti, bukan semata-mata hak prerogatif atau kekuasaan saja," demikian TB Hasanuddin.

Belakangan, jelang Kamis tengah malam, akhirnya terjawab siapa yang akan dilantik menjadi Kepala Bareskrim Polri. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan Komjen Anang Iskandar menggantikan Komjen Budi Waseso (Buwas). Buwas sendiri akan menempati posisi yang ditinggalkan Anang, sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya