Berita

tb hasanuddin/net

TB Hasanuddin: Pencopotan Budi Waseso Bisa Bikin Wibawa Pemerintah Anjlok!

KAMIS, 03 SEPTEMBER 2015 | 00:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Kabar tentang isu pencopotan Budi Waseso sebagai Kabareskrim Mabes Polri telah menggema kemana-mana, dan bahkan menimbulkan pro dan kontra.

Kelompok yang setuju pencopotan Budi Waseso adalah mereka yang  saat itu menentang Budi Waseso memerintahkan penyidikan terhadap pimpinan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK). Sementara kelompok yang tak setuju atau menolak pencopotan Budi Waseso adalah mereka yang menganggap Budi Waseso berani membongkar kasus Pelindo II, penimbun sapi dan lain-lain .

"Tapi mayoritas sesungguhnya tidak setuju Buwas dicopot," analisa anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, sebagaimana disampaikan kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 3/9).


Dalam persfektif hukum, menurut TB Hasanuddin, bila penyidik melakukan kesalahan maka bisa saja diselesaikan lewat jalur hukum seperti PTUN, praperadilan dan lain-lain. Dan ketika pemerintah menghentikan penyidikan dengan mencopot Budi Waseso maka sesungguhnya pemerintah dapat dikatagorikan telag melakukan intervensi terhadap penyidik.

Menurut TB Hasanuddin, dua hal dapat terjadi dengan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, pemerintahan memang lemah terhadap tekanan dari kiri dan kanan, yang meminta agar penyidikan kasus-kasus itu dihentikan. Kemungkinan kedua, bisa jadi pemerintah memang "terlibat" dalam kasus-kasus tersebut dan berharap kasus ini dihentikan dengan cara mencopot Buwas.

"Bila benar-benar Buwas dicopot maka ini preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia yang memang sudah amburadul. Dan kewibawaan pemerintah pun bisa anjlok. Sangat disayangkan," demikian TB Hasanuddin. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya