Berita

Unjuk Rasa Buruh Bukti Pemerintah Gagal Atasi Persoalan Ekonomi

SELASA, 01 SEPTEMBER 2015 | 21:47 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Anggota DPD RI Nofi Chandra menilai aksi puluhan ribu buruh hari ini merupakan bentuk ungkapan protes dan kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi di Indonesia.

"Aksi buruh ini salah satu penyebabnya adalah kegagalan pemerintah mengatasi permasalahan ini (ekonomi)," ucap Nofi (Selasa, 1/9).

Karena, sambung senator asal Sumatera Barat ini, retorika pemerintah dan target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan sangat jauh dari kenyataan. Presiden dan para menterinya terlihat santai tanpa melakukan langkah yang praktis dan nyata.


"Hal ini tentu mengkhawatirkan karena akan menimbulkan PHK besar-besaran," ungkap tokoh muda yang bersama anggota DPD lainnya menggagas Poros Senator Indonesia untuk memberikan pandangan-pandangan kritis yang membangun dalam pelbagai persoalan kebangsaan.

Apalagi, dia menambahkan, pemerintah malah mempermudah buruh asing bekerja di Indonesia. Padahal buruh Indonesia terancam kena PHK dan jumlah pengangguran yang masih tinggi.

"Hal ini terbukti dengan membuka peluang kepada tenaga kerja asing untuk bebas bekerja di Indonesia. Padahal di sisi lain, TKI semakin tidak jelas masa depannya. Pemerintah menganaktirikan Tenaga Kerja Indonesia di negaranya sendiri," tegasnya.

Namun dia mengakui, aksi buruh hari ini sebenarnya agak riskan bagi ekonomi Indonesia. "Hal ini bisa membuat rupiah semakin tertekan dan para investor menjadi kehilangan trust terhadap pasar Indonesia," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya