Aroma Politik dalam Seleksi Calon Pimpinan KPK Kian Jelas

. Pernyataan Bareskrim Polri yang akan menetapkan calon pimpinan (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka dalam waktu dekat sangat janggal. Pernyataan ini juga berbau politis sebab baru diungkap ketika seleksi masuk tahap akhir.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen. Menurut Samuel, dalam beberapa hari ini pun persoalan capim KPK ini akan begitu seksi dan disinyalir ada perseteruan kuat. Tarik menarik ini bermuara pada lingkungan Istana dan DPR RI yang nantinya akan melakukan fit and proffer test kepada nama-nama yang akan di pilih oleh Presiden untuk kemudian diserahkan ke Komisi III DPR RI.

"Jika baru sekarang Bareskrim sibuk seolah-olah tengah menyelidiki dua capim KPK yang sedang bermasalah itu masih mengikuti tahap seleksi. Apalagi ada info yang beredar bahwa kedua capim KPK tersebut sudah berada sejak lama dari periode kepemimpinan KPK jilid II. Maka ini akan semakin mempertegas betapa kentalnya aroma politis dalam menentukan pimpinan KPK kali ini," ungkap Samuel, yang juga Ketua Umum Generasi Muda Republik Indonesia, dalam keterangan beberapa saat lalu (Sabtu, 29/8).

Meurutnya, berdasarkan UU KPK calon yang menjadi tersangka harus digugurkan. Untuk itu, Pansel KPK tidak akan meloloskan pihak yang menjadi tersangka ke delapan besar kandidat pimpinan lembaga adhock itu.

"Komisioner saja kalau tersangka harus mengundurkan diri sementara apalagi baru mau jadi Capim. Demikian bunyi UU KPK. Semangatnya sudah bener tapi jika dilakukan pada waktu yang salah maka itu yang akan mengundang berbagai persoalan baru," demikian Samuel, yang juga Ketua Bidang DPP KNPI. [ysa]