DPR Dorong BPK Audit Kinerja BI

‎. Saat ini, rupiah terus merosot dan kini menyentuh Rp 14.000 per dolar AS. Di tengah kondisi tersebut, kinerja Bank Indonesia sebagai penanggung jawab sektor moneter harus didalami.

Demikian disampaikan Ketua DPR, Setya Novanto. Dan karena itu, Setya Novanto akan meminta Komisi XI DPR untuk memanggil Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI agar bisa melakukan audit terhadap Bank Indonesia (BI). 

‎"Supaya Komisi XI mengundang BPK untuk mengajukan audit kepada BI menangani audit dengan cara PDTT (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)" kata Novanto di Jakarta (Senin, 24/8). 

‎Menurutnya, investigasi perlu dilakukan terhadap kinerja BI agar bisa mengetahui penyebab dan hal-hal terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini terus terjadi. Ini juga perlu dilakukan supaya bisa memberikan analisa lebih jelas kesiapan pada BI.‎

‎Dalam rapat dengar pendapat antara Bank Indonesia dengan Komisi XI DPR membahas Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2016, Sekretaris Panja Penerimaan Negara DPR RI, M.Misbakhun juga sudah menyampaikan hal senada. Menurutnya, BI terlihat setengah hati dalam melakukan operasi moneter. 

‎"Terlihat ada konflik kepentingan yang membuat BI sebagai bank sentral setengah hati dalam melakukan operasi moneter. Padahal ini penting untuk mengamankan target nilai tukar di UU APBN," ujar Misbakhun.‎

‎Selain itu, ada permasalahan di BI yang lain soal pencetakan uang. Misalnya terkait dengan siapa saja yang terlibat dalam proses pencetakan uang; siapa suppliernya; siapa supplier kertasnya; siapa supplier tintanya, dan proses pengamanannya. 

‎ ‎Masalah lain, sambungnya, dugaan benturan kepentingan perusahaan di bawah Yayasan Bank Indonesia yang banyak melakukan kerjasama pengelolaan kegiatan bisnis proses di BI yang mempunyai orientasi profit. Permasalahan di atas menjadi concern bagi Komisi XI untuk melakukan pendalaman dalam pembahasan ATBI 2016. 

‎"Kalau BI tidak bisa menjelaskan banyak pertanyaan anggota Komisi XI terkait masalah yang sudah ditanyakan tersebut, maka bisa jadi ATBI 2016 sulit disetujui Komisi XI," kata Misbakhun. 

‎Masalah perekonomian menurun dipicu penurunan kurs rupiah terhadap dolar AS memang mendapat perhatian Golkar. Sebelumnya, Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie sudah mendesak agar Pemerintah segera membentuk semacam Pusat Penanganan Krisis demi menangani masalah perekonomian, yang salah satunya terkait pelemahan nilai tukar rupiah itu. Diharapkan Aburizal, badan itu berfungsi mengkoordinasikan langkah kementerian dan lembaga agar sejalan mengatasi permasalahan yang ada saat ini. [ysa]‎ ‎