. Kekacauan sistem bernegara saat ini adalah buah dari pemberlakuan UUD Amandemen. Amandemen UUD 1945 ke-1 hingga ke-4 yg dilakukan MPR telah mengubah total kiblat bangsa sebagai negara liberal akibatnya telah terjadi disintegrasi bangsa.
Demikian disampaikan Direktur Indonesian Club, Gigih Guntoro. Menurut Gigih, TAP MPR merupakan Aturan Dasar Negara. Namun TAP MPR Amandemen UUD 1945 secara prosedural dan substantif telah melanggar Hukum Tata Negara dan Hukum Adminitrasi Negara.
"Jika tidak memenuhi HTN dan HAN sebagai Aturan Dasar Negara maka TAP MPR Amandemen UUD tidak mengikat bagi rakyat Indonesia. Prakteknya, elit politik kita telah melakukan pembiaran dan menikmati pragmatisme konstitusional dengan pemberlakuan UUD Amandemen," kata Gigih dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 24/8).
Menurut Gigih, praktek ilegal dilakukan MPR RI periode 1999-2004 dengan menabrak TAP MPR RI II dan TAP MPR RI No IV tentang GBHN. Sebagai Haluan Negara maka GBHN1999-2004 menjadi
guiden bagi penyelenggara negara untuk menjalankan amanah rakyat, yang di dalamnya tak ada
guiden untyk melakukan amandemen UUD 1945.Tapi MPR RI justru telah melampaui kewenangan yang pada akhirnya saat ini kita dihadapkan pada kesemrawutan sistem ketatanegaraan dengan hanya membentuk TAP MPR No IX tentang Badan Pekerja MPR RI untuk melanjutkan amandemen UUD.
"Inilah pengkhianatan terbesar MPR RI 1999-2004 terhada Proklamasi 45, Pancasila dan UUD 1945. Maka hentikan pemberlakuan UUD Amandemen dan kembalilah UUD 1945 asli," demikian Gigih.
[ysa]
