Isu agama kerap menyeruak dalam setiap pemilihan umum. Penilaian bahwa harus memilih calon yang seagama juga dinilai akan muncul dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.
Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq, tak menampik persoalan dasar memilih seorang pemimpin memang sudah menjadi perdebatan lama.
"Apakah agama merupakan hal prinsip yang tidak bisa dikompromikan atau sebatas kriteria ideal ketika menentukan pilihan?" kata Fajar dalam peluncuran buku "Fikih Kebinekaan" di Aula PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Nomor 62 Menteng Jakarta Pusat, Kamis malam (20/8).
Dia menyampaikan itu sekaligus menanggapi pernyataan anggota Dewan Syariah Nasional MUI, Jaih Mubarok menyarankan agar umat Islam memilih calon Muslim meski korup daripada memilih calon non Muslim. "Agama adalah persoalan akidah dan korupsi adalah persoalan akhlak. Mana yang yang bisa diperbaiki atau diubah? Akhlak yang bisa diubah dan diperbaiki," ujar Prof. Jaih
Fajar menjelaskan, mendahulukan agama sebagai hal prinsip dalam memilih pemimpin publik hanya salah satu pendapat yang berkembang di kalangan ulama klasik. Ada pandangan lain yang justru lebih relevan dengan semangat kemaslahatan publik dan konteks negara Pancasila yang majemuk.
"Berdasarkan kajian para ulama dan intelektual Muslim yang difasilitasi Maarif Institute, ternyata yang lebih prinsip itu adalah keadilan, bukan karena memeluk agama yang sama. Ulama besar Ibn Taimiyah mengeluarkan fatwa bahwa memilih pemimpin adil meski non Muslim lebih utama dibanding yang seagama tapi dholim," ungkap Fajar merujuk pada rekomendasi kajian tersebut.
Hadir sejumlah pembicara dalam peluncuran buku yang terbitkan Maarif bekerja sama dengan Mizan tersebut. Yaitu, Sektretaris Umum PP Muhammadiyah, Dr. Abdul Mu’ti; Editor dan Penulis Buku Fikih Kebinekaan, Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc., MA; Sekretaris Dewan Syariah DPP Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori.
[zul]
