Berita

fajar

Maarif Institute: Kriteria yang Lebih Prinsip Memilih Pemimpin Adalah Adil, Bukan Agama

KAMIS, 20 AGUSTUS 2015 | 22:03 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Isu agama kerap menyeruak dalam setiap pemilihan umum. Penilaian bahwa harus memilih calon yang seagama juga dinilai akan muncul dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.

Direktur Eksekutif Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq, tak menampik persoalan dasar memilih seorang pemimpin memang sudah menjadi perdebatan lama.

"Apakah agama merupakan hal prinsip yang tidak bisa dikompromikan atau sebatas kriteria ideal ketika menentukan pilihan?" kata Fajar dalam peluncuran buku "Fikih Kebinekaan" di Aula PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya Nomor 62 Menteng Jakarta Pusat, Kamis malam (20/8).


Dia menyampaikan itu sekaligus menanggapi pernyataan anggota Dewan Syariah Nasional MUI, Jaih Mubarok menyarankan agar umat Islam memilih calon Muslim meski korup daripada memilih calon non Muslim. "Agama adalah persoalan akidah dan korupsi adalah persoalan akhlak. Mana yang yang bisa diperbaiki atau diubah? Akhlak yang bisa diubah dan diperbaiki," ujar Prof. Jaih

Fajar menjelaskan, mendahulukan agama sebagai hal prinsip dalam memilih pemimpin publik hanya salah satu pendapat yang berkembang di kalangan ulama klasik. Ada pandangan lain yang justru lebih relevan dengan semangat kemaslahatan publik dan konteks negara Pancasila yang majemuk.

"Berdasarkan kajian para ulama dan intelektual Muslim yang difasilitasi Maarif Institute, ternyata yang lebih prinsip itu adalah keadilan, bukan karena memeluk agama yang sama. Ulama besar Ibn Taimiyah mengeluarkan fatwa bahwa memilih pemimpin adil meski non Muslim lebih utama dibanding yang seagama tapi dholim," ungkap Fajar merujuk pada rekomendasi kajian tersebut.

Hadir sejumlah pembicara dalam peluncuran buku yang terbitkan Maarif bekerja sama dengan Mizan tersebut. Yaitu, Sektretaris Umum PP Muhammadiyah, Dr. Abdul Mu’ti; Editor dan Penulis Buku Fikih Kebinekaan, Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc., MA; Sekretaris Dewan Syariah DPP Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori. [zul]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya