Masyarakat harus terlibat aktif untuk menciptakan proses pemilihan kepala daerah langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Salah satunya mencegah Pegawai Negeri Sipil terlibat dalam politik praktis.
Karena menurut Wakil Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Suhendar, satu-satunya kepastian kenetralan PNS adalah ketika masyarakat berani berpartisipasi aktif untuk mencatat dan mendokumentasikan setiap bentuk-bentuk kegiatan pejabat dan birokrat.
"Warga bisa mencatat dan melapor bila ada upaya PNS melakukan tindakan tidak netral," kata Suhendar dalam siaran persnya (Rabu, 19/8).
Suhendar mengungkapkan itu karena meragukan netralitas PNS Pemkot Tangerang Selatan dalam Pilkada. PNS dikuatirkan akan diarahkan untuk memilih pasangan incumbent Airin Rachmi Diany - Benyamin Davnie.
Ia mengatakan, pihaknya memiliki alasan akan hal itu diantaranya beberapa pejabat yang pada Pilkada tahun 2010 lalu terbukti tidak netral, kini duduk sebagai pejabat strategis.
Adanya jabatan sementara untuk Lurah sehingga akan masuk sebagai tawanan politik incumbent untuk menggalang dukungan. Jika tidak maka akan rawan dicopot dari jabatannya.
Lalu, adanya mutasi pada bulan Juni untuk pejabat eselon III dan IV. Padahal berdasarkan UU 8/2015 dinyatakan tidak boleh. Tentu ada agenda terselubung yang dilakukan oleh Walikota Airin dengan memanfaatkan birokrasi. "Kepastian tentang netralitas PNS hanya sebagai lips service untuk membangun image saja, sebab faktanya tidak demikian," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengatakan, Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany telah membuat surat edaran kepada SKPD agar pegawai netral. Kemudian ditindak lanjuti oleh Sekretaris Daerah sebagai pembina pegawai untuk menekankan kepada pegawai agar netral.
Tak hanya itu saja, pihaknya pun telah melakukan sosialisasi kepada SKPD sebanyak dua kali dengan melibatkan Panwaslu mengenai netralitas pegawai. Kedepannya, lanjut Benyamin yang kembali berpasangan dengan Airin sebagi calon petahana, Pemkot Tangsel akan melakukan sosialisasi kepada guru, tenaga kesehatan dan pihak lainnya dengan melibatkan Panwaslu agar netralitas terus terjaga.
"Intinya, mengenai netralitas pegawai dalam Pilkada akan terus kita gaungkan agar proses pemilihan walikota dan wakil walikota berjalan lancar," ujarnya.
Sementara itu Divisi Pengawasan Panwaslu Tangsel, Muhammad Acep mengatakan, telah mengirim surat mengenai netralitas PNS kepada Pemkot Tangerang Selatan. Dalam surat itu, ditekankan agar seluruh PNS tidak mendukung calon siapa pun dalam Pilkada Tangerang Selatan. "Kita sudah kirim surat terkait netralitas PNS dan menjadi catatan agar PNS tidak melanggar aturan," tandasnya.
[zul]
