Berita

pks/net

PKS Dorong Perkuat Pertahanan Semesta

SELASA, 18 AGUSTUS 2015 | 09:14 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

RMOL. Krisis global saat ini terjadi di semua bidang mulai dari politik, sosial, ekonomi, kemanusiaan, keamanan hingga budaya. Kedaulatan negara-negara di dunia (nation-state) menjadi  terancam, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kita ingatkan lagi tentang Hankamrata, Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Ini harus kita perkuat lagi dan terus perkuat. Karena ancaman global terhadap NKRI cukup serius," kata anggota Komisi Pertahanan DPR RI, Ahmad Zainuddin, beberapa saat lalu (Selasa, 18/8).

Dia menjelaskan, Hankamrata sudah diatur dalam UU 34/2004, yang menjelaskan bahwa Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.


Berdasarkan UU menurut politisi PKS dapil DKI I ini, masalah pertahanan, keamanan dan kedaulatan RI bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri. Kompleksnya ancaman terhadap NKRI dari dalam dan luar, maka semua komponen rakyat Indonesia bertanggung jawab atas kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Dia juga mengatakan, aspek pertahanan tidak selalu terkait dengan alutsista dan TNI. Karena menurutnya, postur dan alustsista TNI saat ini sudah berkembang cukup baik melalui program modernisasi TNI. Anggaran yang dialokasikan negara untuk mencapai Mininum Essential Force (MEF) TNI secara bertahap juga sudah terpenuhi.

"Namun modernisasi TNI itu untuk menghadapi dan menangkal ancaman tradisional militer dari luar. Ada ancaman non-tradisional yang lebih serius, seperti krisis pangan, konflik regional, terorisme, kejahatan transnasional, infiltrasi budaya. Karena itu pertahanan semesta harus dilihat lagi, diperkuat," tegas anggota tim pengawas intelijen Komisi I DPR ini. [ysa]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Realisasi Pendapatan Perparkiran di Jakarta Memble

Senin, 10 Agustus 2026 | 04:21

Keluarga Sutrimo Tak Lagi Pasrah soal Penyebab Kematian Karumga Febrie

Senin, 10 Agustus 2026 | 04:18

Rp4,1 Triliun BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II segera Cair

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:36

Penjarahan dan Keruntuhan Kota Roma, 410 M

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:16

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

Pancasila Dasar Negara Kita

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:43

Rudy Tanoe Bantah Mangkir Panggilan KPK

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:16

Waspada Banjir Rob Rendam Kawasan Pesisir Jateng

Senin, 10 Agustus 2026 | 02:00

Dibuka Sayembara Rp100 Juta untuk Ijazah SMA Gibran

Senin, 10 Agustus 2026 | 01:28

Zikir Kebangsaan di Istiqlal

Senin, 10 Agustus 2026 | 01:08

Selengkapnya