Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan diminta untuk tidak mengulang kesalahan pendahulunya, Tedjo Edhy Purdjianto. Tedjo dinilai tidak memberikan kontribusi dalam penegakan hukum, perlindungan HAM dan menjaga stabilitas keamanan negara.
‎"Banyak yang tekor selama 8 bulan terakhir ini bersama Pak Tedjo. Dia t‎idak berfungsi, dia abai, bahkan cenderung membuat situasi menjadi b‎uruk dan menurut saya tidak mempunyai kualitas," ‎kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Kekerasan (Kontras), Haris Azhar di Jakarta, Jumat (14/8).‎
Ia berharap Luhut Panjaitan yang menggantikan Tedjo bisa membangun ‎komunikasi dan mengkoordinasikan dengan baik dalam mengatasi persoalan politik dan hukum, terutama terkait persoalan hak asasi manusia.
‎Oleh karena itu, pihaknya mengatakan akan menyampaikan berbagai masukan ke Luhut terkait‎ persoalan-persoalan di lapangan seperti Papua, kasus-kasus pelanggaran ‎HAM yang berat di masa lalu, dan pesan-pesan perlindungan kelompok minoritas seperti yang sudah dilakukan sejak era Joko Suyanto menjadi Menko Polhukam‎.
"Dan ini juga sekarang kita akan lanjutkan ke Pak Luhut, karena ke‎marin di masanya Tedjo itu menurut saya masa yang cukup kelam dan g‎elap, komunikasi yang kita bangun gak direspon, gak digubris," sesalnya.
[dem]
