Sepeninggal Luhut, Tak Perlu Lagi Ada Kepala Staf Kepresidenan

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan sudah resmi menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Menurut anggota DPD RI, Nofi Candra, Presiden Joko Widodo harus memikirkan ulang keberadaan pos jabatan Kepala Staf Kepresidenan sepeninggal Luhut Panjaitan.

"Dirasa perlu untuk merumuskan kembali penting atau tidaknya adanya Staf Kepresidenan. Hal ini merupakan kerancuan dalam sistem tata negara Indonesia," jelas Nofi dalam pesan singkat yang diterima Redaksi (Jumat, 14/8).

Selain Luhut lima menteri baru yang dilantik Presiden Jokowi Rabu siang kemarin adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Melanjutkan keterangannya, Nofi mengingatkan, para menteri baru tersebut harus bekerja seoptimal dan seefektif mungkin untuk mengatasi berbagai krisis nasional.  Di antaranya masalah perdagangan Indonesia yang tidak boleh lagi semrawut dan tak tentu arah.

"Kabinet yang baru harus mengupayakan merebut kembali kepercayaan pasar agar trust para pengusaha kembali normal. Hal ini tentu akan berpengaruh pada peningkatana ekonomi Indonesia," ungkap senator asal Sumatera Barat ini.

Dalam amatannya, Presiden Jokowi harus mengevaluasi kinerja beberapa
kementerian. "Ada beberapa menteri yang masih belum menjalankan tugasnya dengan baik dan banyak menimbulkan kontroversi," tandasnya.

Sementara itu, soal keberadaan Kepala Staf Kepresidenan ini, Presiden Jokowi sudah menegaskan dia sudah menyiapkan calon pengganti Luhut tersebut. "Baru dipersiapkan Kepala Staf Kepresidenan. Sementara sedang disiapkan, sebentar lagi," kata Presiden Jokowi usai menerima kunjungan delegasi Senat Amerika Serikat, di Istana Negara, Kams (13/8) malam. [zul]